Perda Santunan Kematian

22/03/2010

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN BUPATI
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR   04    TAHUN 2005

TENTANG

PEMBERIAN SANTUNAN UNTUK PENDUDUK
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN YANG MENINGGAL DUNIA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang    :

a.    bahwa dalam  upaya memberikan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat sekaligus untuk mewujudkan sistem Administrasi Kependudukan yang tertib dan teratur dengan menumbuhkembangkan rasa bangga sebagai warga Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang baik serta rasa memiliki atas Daerah ini, sehingga tercipta peran serta masyarakat yang berpartisipasi terhadap pembangunan Daerah, untuk itu Daerah memandang perlu memberikan penghargaan sesuai kemampuan Daerah;

b.    bahwa penghargaan tersebut dimaksudkan untuk meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga penduduk warga Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang meninggal dunia dengan memberikan bantuan santunan kematian yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
c.    bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat    :

1.     Undang-Undang  Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 );
2.    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok   Kesejateraan  Sosial ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3039 ) ;
3.    Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ( Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796 );
4.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
5.    Peraturan Pemerintah  Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah     ( Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742 );
6.    Peraturan  Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun   2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
7.    Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan   atas  Penyelenggaraan  Pemerintahan      Daerah ( Lembran Negara Tahun  2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090 );
8.    Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor I A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam kerangka Sistem Informasi;
9.    Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
10.    Peraturan  Daerah  Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000   tentang  Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ( Lembaran Daerah Tahun  2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16 );
11.    Peraturan   Daerah  Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun  2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan  ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 32, Seri D Nomor Seri 1 );
12.    Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan   ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 33 Seri D Nomor Seri 2 ) ;
13.    Peraturan  Daerah  Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun  2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan   Kelurahan   Kabupaten   Hulu   Sungai    Selatan  ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 36 Seri 5 );
14.    Peraturan  Daerah  Kabupaten Hulu Sungai  Selatan Nomor 8 Tahun 2004  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2005               ( Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 43, Seri A Nomor Seri 3 ).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan    :    PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TENTANG  PEMBERIAN SANTUNAN UNTUK PENDUDUK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN YANG MENINGGAL DUNIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1.    Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
2.    Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
3.    Bupati  adalah Bupati Hulu Sungai Selatan ;
4.    DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

5.    Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah setiap orang, yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
6.    Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari        Suami-Istri, atau Suami Istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya dan orang lain yang menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga ;
7.    Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak dan bertanggung jawab terhadap keluarga, atau orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau kepala ksatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama ;
8.    Anggota Keluarga adalah orang yang menjalani kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga, karena ada hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya ;
9.    Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitiminasi) bagi setiap penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

BAB II
PENDUDUK

Pasal 2

(1)    Setiap orang yang merupakan warga Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdaftar sebagai penduduk wajib menta’ati ketentuan Administrasi Kependudukan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2000.

(2)    Kewajiban dimaksud adalah dalam rangka menunjang Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga memperjelas status hukum kependudukan bagi warga yang akan diberi bantuan santunan.

Pasal 3

(1)    Setiap warga  Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdaftar sebagai penduduk secara sah, apabila yang bersangkutan meninggal dunia maka ahli warisnya dapat mengajukan permintaan bantuan santunan kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

(2)    Bantuan santunan dimaksud ayat (1) digunakan untuk kepentingan biaya pemakaman, dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk kepentingan almarhum.

BAB III
PERSYARATAN ADMINISTRASI

Pasal 4

(1)    Penduduk yang mendapatkan bantuan santunan adalah :
a.    Orang dewasa yang memiliki KTP Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
b.    Orang yang memiliki KTP Kabupaten Hulu Sungai Selatan seumur hidup (manula).
c.    Warga yang belum dewasa yang orang tua/walinya ber KTP Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

(2)    Besarnya bantuan santunan yang diberikan adalah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) bagi setiap penduduk yang meninggal dunia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PROSEDUR PEMBERIAN SANTUNAN

Pasal 5

(1)    Bantuan santunan meninggal dunia tersebut Pasal 4 dapat diserahkan kepada ahli warisnya setelah memenuhi ketentuan persyaratan.

(2)    Permohonan bantuan santunan hanya diberikan dalam batas waktu 15 (lima belas) hari sejak yang bersangkutan meninggal dunia.

(3)    Cara mengajukan permintaan bantuan santunan, keluarga atau ahli    waris mengajukan permohonan bantuan santunan melalui Kepala Desa/Lurah kepada Bupati Hulu Sungai Selatan cq Camat di Kecamatan masing-masing yang kemudian disampaikan kepada Pemegang Kas Bendaharawan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan dilengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
a.    KTP Asli almarhum atau fotocopy KTP Kepala Keluarga dari yang meninggal dunia dan masih berlaku.
b.    Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Kelurahan.
c.    Akta Kematian dari Kantor Dukcatpil & KB Kab HSS

Pasal 6

Bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 diserahkan kepada ahli waris        atau kepada keluarga / wali almarhum, oleh Pejabat yang ditunjuk         mewakili Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 7

Pengecualian pemberian bantuan santunan adalah, apabila warga yang meninggal dunia disebabkan oleh karena :
a.    Bunuh diri
b.    Hukuman mati atas putusan Pengadilan
c.    Terlibat dalam perkelahian dan tidak sebagai orang yang mempertahankan diri
d.    Melakukan tindak kejahatan
e.    Akibat penggunaan Psikotropika, Narkoba, dan Miras
f.    Hura-hura, demontrasi, pemogokan (mogok makan)
g.    Kebut-kebutan dijalan raya atau dalam  event olah raga yang tidak resmi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 8

(1)    Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudian oleh Bupati Hulu Sungai Selatan.

(2)    Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 14  Maret  2005

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Cap.  TTD

H. MUHAMMAD SAFI’I

Diundangkan di Kandangan
Pada tanggal   14 Maret 2004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN   2005   NOMOR    5        SERI   G    NOMOR SERI  4


HSS Menuju Kabupaten Mandiri

22/03/2010

MENUJU KABUPATEN AGROPOLITAN

YANG MANDIRI, UNGGUL DAN RELIGIUS

DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I.    PENDAHULUAN
Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak kurang lebih 120 Km dari Kota Banjarmasin Ibukota Propinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayah 1.804 Km2 berpenduduk sebanyak 207.422 Jiwa pada tahun 2007. Secara administratif terbagi dalam 11 Kecamatan dan 148 Desa/Kelurahan. Memasuki tahun 2009 sesuai dengan Amanat Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka pada bulan September 2008 bertepatan 3 bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik maka ditetapkan peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan No 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2009-2013.
A.    Visi, Misi
Visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah yakni :  “MENUJU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN YANG AGROPOLITAN DAN RELIGIUS (PEMBANGUNAN PERTANIAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN KEAGAMAAN)”
Sedangkan Misinya adalah :
MEMANTAPKAN GERBANG PERKOTAAN BANUA LIMA PLUS CENTER MENUJU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, DAN RELIGIUS
B.    Agenda Pembangunan
1.    Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mandiri yang meliputi aspek pemerintahan daerah dan pemerintahan desa serta  masyarakat
2.    Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Unggul  yakni Meningkatkan daya saing yang tinggi dengan mengembangkan keunggulan kompetitif dan komparatif
3.    Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Religius yakni berkembangnya nilai-nilai relegius dalam kehidupan pemerintahan dan Masyarakat.
C.    Latar Belakang
Ditetapkan konsep agropolitan sebagai konsep pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah untuk menjawab hal-hal sebagai berikut :
a.    Otonomi Daerah secara lebih luas di-lounching pada saat menipisnya sumberdaya alam dan termasuk daya dukungnya.
b.    Sistem dan Kultur pertanian perdesaan masih bernilai ekstraktif tidak memberikan nilai tambah yang memadai bagi petani.
c.    Sektor Pertanian semakin ditinggalkan sehingga petani muda sangat sedikit pertumbuhannya.
d.    Banyaknya tenaga kerja perantau yang pulang kampung dan cenderung menjadi pengangguran tidak kentara maupun yang kentara dan mempunyai skill yang tidak memadai.
e.    Sektor pertanian mau tidak mau harus menerima limpahan tenaga kerja dari sektor lain yang mengalami krisis dan terbukti sektor pertanian mampu menampung dan berpotensi untuk dikembangkan.
f.    Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan 82% hidup bergantung dengan sektor pertanian.
D.    Identifikasi Masalah
Untuk menerapkan agropolitan kendala yang dihadapi antara lain :

a.    Infrastruktur Pertanian dan pendukungnya belum memadai (misalnya kemampuan penanganan jalan hanya 153 Km/tahun dari jalan Kabupaten yang panjangnya 749 Km yang kondisinya lebih dari 50% rusak sawah yang beririgasi teknis masih dibawah 7%.
b.    Sumberdaya Manusia pertanian yang mengusai skill masih sangat terbatas misal (PPL dirangkap untuk beberapa Desa).
c.    Belum adanya agroindustri yang memadai untuk menampung kelebihan produksi pada saat panen raya.
d.    Struktur APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka membiayai pencapaian agropolitan sangatlah terbatas sehingga diperlukan sinkronisasi dan sinersitas program. (PAD KAb Hulu Sungai Selatan saat ini masih pada 5-6 % prosinya dalam APBD).
e.    Tenaga Penyuluh Masih Kurang /dirangkap 45 Desa Kosong
f.    Skill Tenaga Kerja Yang Rendah .
g.    Masih Terbatasnya Lembaga Pelatihan di Daerah .
h.    Banyaknya jumlah tenaga kerja baru (Limpahan sektor lain ke sektor pertanian)
i.    Produk Pertanian belum tersentuh Nilai tambah yang memadai (Harga Anjlok saat panen)
j.    Supply kayu Legal  15000 m3,  permintaan /demand  48 000 m3/thn keadaan tahun 2008 (Sejak Januari Moratorium)
k.    Lahan kritis s/d sangat kritis  : 44.438 ha (BPDAS Barito Wilayah V Banjarbaru 2004)
l.    Jika tidak diantisipasi  hal ini bisa menimbulkan kerawanan sosial.
E.    Potensi Kawasan Agropolitan
a.    Luas Wilayah 1.804,94 Km2
b.    Jumlah Penduduk 207.422 Jiwa
c.    Pusat Perlintasan Darat (6 Kabupaten)
d.    Pusat Perlintasan Sungai ( 4 Kabupaten)
e.    Kawasan Rawa   1.010 Km2 (56 % Luas Wilayah) Lahan Lebak potensial (Pertanian, perikanan, peternakan lebih dari 50.000 Ha)
f.    Kawasan  Hutan Produksi Tetap seluas 9.568 Ha
g.    Kawasan  Hutan Produksi Terbatas seluas 1.925 Ha
h.    Kawasan  Hutan  Lindung seluas 14.625 Ha
i.    Kawasan  Hutan Cagar Alam  seluas  370 Ha
j.    Kawasan  Hutan Konversi seluas 12.015 Ha
k.    Hijauan Ternak mampu mensupply 71.000 Ekor Sapi (saat ini baru 12.000 ekor sapi)
l.    Kawasan Rawa   1.010 Km2 (56 % Luas Wilayah) Lahan Lebak potensial (Pertanian, perikanan, peternakan lebih dari 50.000 Ha)
m.    P4S/Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (sudah ada 1 buah (saat ini dirumah petani, renc minimal setiap zona 1 lembaga P4S)
II.    KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

A.    Protap Pembangunan
Protap (Prosedur Tetap) Pembangunan Gerbang Perkotaan Menuju Banua Lima Plus Center yang telah diimplementasikan pada periode 2003 – 2008 terbukti ampuh sebagai  strategi pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Keberhasilan pembangunan dengan mengusung konsep di atas menjadi inspirasi utama untuk kembali memantapkan pada periode 5 tahun ke depan.  Gerbang Perkotaan Menuju Banua Lima Plus Center ini akan semakin dimantapkan dan dipadu dengan sasaran makro menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Mandiri, Unggul dan Religius, sehingga konsep ini dianggap mampu dimanifestasikan dalam memperkuat visi dan misi pembangunan.
Gerbang Perkotaan Menuju Banua Lima Plus Center haruslah dipahami dan dijadikan nilai universal atau sebagai pedoman kebijakan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengarahkan dan memfokuskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mandiri, Unggul dan Religius.

1.    GERBANG singkatan dari ”gerakan pembangunan”.
Pendekatan pembangunan partisipatif, sinergis yang melibatkan : Masyarakat, swasta dan pemerintah.  Pendekatan ini dipakai  untuk memberdayakan masyarakat dan swasta serta ingin membina tanggung jawab pembangunan secara bersama-sama. Sehingga akan tumbuh sense of belonging, sense of participation dan sense of responsibility terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah yang pada gilirannya akan menjamin terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).
2.    PERKOTAAN singkatan dari ”Pegunungan, Rawa dan Kota”.
Yakni pendekatan kewilayahan, berdasakan kondisi geografis yang terdiri dari tiga karakteristik : pertama, daerah pegunungan yang luasannya kurang lebih 30% dari wilayah yang ada;  kedua, dataran sedang (perkotaan) yang luasannya 20%, dan yang ketiga; daerah rawa meliputi 50% dari total wilayah keseluruhan yakni 180.494 Ha (1.804,94 km2).
Makna perkotaan bukan hanya mengandung sebuah pendekatan pembangunan kewilayahan tetapi yang lebih urgen mengandung nilai kesatuan, dimana anggapan masyarakat masih ditemukannya sikap trikotomi/dikotomi, yakni membedakan masyarakat pegunungan Meratus (dayak/bukit) , masyarakat kota (darat), dan masyarakat baruh (rawa nagara).  Dengan konsep perkotaan ini maka diharapkan sikap tersebut diatas dapat merubah paradigma masyarakat yang berangsur melebur dalam wadah kesatuan masyarakat Hulu Sungai Selatan yang mandiri, unggul dan religius.
3.    BANUA LIMA (Roh Motivasi)
Mempunyai makna ” Bahwa Masyarakat Hulu Sungai Selatan harus mempunyai semangat (roh motivasi) agar lebih unggul dari masyarakat lima Kabupaten didaerah Hulu Sungai”.  Motivasi ini merupakan need of achievment / n-ach-nya masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yakni semangat pembangunan yang digelorakan untuk mengejar berbagai ketinggalan sehingga menjadi lebih mandiri, unggul dan maju bagi semua elemen baik birokrat, masyarakat dan dunia usaha swasta.
Motivasi pembangunan diatas diutamakan untuk membangkitkan dari ketertiduran yang cukup panjang dan terlena oleh sumber daya alam yang melimpah. Jika hanya mengandalkan sumber daya alam yakni hutan dan tambang yang sekarang over eksploitasi, maka dalam jangka panjang akan berdampak pada kelangkaan sumber daya alam itu sendiri (scarcity) dan memberikan efek yang buruk bagi lingkungan hidup berupa pada perubahan iklim dan pemanasan global yang sangat ekstrim (the climate change and the global warming).
4.    PLUS CENTER (Taktik dan Strategi)
Bermakna ”Hulu Sungai Selatan kedepan harus mampu menjadi pusat pertumbuhan kawasan Banua Lima dengan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya. Applikasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai kutub pertumbuhan mengingat posisi yang sangat strategis menghubungkan sebagian besar daerah kabupaten kota untuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan baik dari sisi darat maupun angkutan sungai yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat seperti pusat pelayanan jasa, pusat kegitan ekonomi dan pusat kegiatan sosial lainnya.
B.    Kebijakan Lima Tahunan
1.    Arah Kebijakan  Pembangunan Ekonomi :
a.    Meningkatkan  investasi .
b.    Meningkatkan  kualitas SDM .
c.    Meratanya distribusi pendapatan.
d.    Terbentuknya  Zona-Zona sektor pertanian Unggulan
e.    Meningkatnya nilai Tambah  (Agroindustri)
f.    Peningkatan skala ekonomi (PDRB) haruslah pula diikuti oleh semangat religius
2.    Tujuh strategi kebijakan Lima Tahunan yakni :
a.    Strategi 1 Peningkatan Kemandirian Pemerintah Daerah
b.    Strategi 2 Peningkatan Kemandirian Pemerintah Desa
c.    Strategi 3 Peningkatan Kemandirian Masyarakat
d.    Strategi 4 Peningkatan Keunggulan Kompetitif
e.    Strategi 5 Peningkatan Keunggulan Komparatif
f.    Strategi 6 Peningkatan Kehidupan Organisasi Pemerintah yang berkarakter Religus
g.    Strategi 7 Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Religus

III.    PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN
A.    Konsep Pengembangan Agropolitan

Pengembangan agropolitan pada dasarnya adalah strategi dan upaya untuk pengembangan perdesaan yang berbasis pertanian dengan dukungan  pelayanan perkotaan khususnya teknik berbudidaya pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, modal kerja, dan informasi pasar di kawasan perdesaan dengan  pendekatan kawasan zona untuk fasilitasi agribisnis.
Konsep dasar agropolitan adalah membentuk zonasi /Sentra Produksi pertanian yang terintegrasi mulai dari budidaya, pengolahan atau agroindustri dan pemasaran yang langsung dapat mengakses Pasar di dalam dan luar Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
B.    Pusat Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten

Dibagi menjadi 4 yakni :
1.    Pusat Agropolitan Kawasan Dataran Koridor Taniran Berpusat di STA Taniran meliputi sebahagian Kecamatan Kandangan sebelah Timur dan Utara, Kecamatan Angkinang, Kecamatan Telaga Langsat dan Kecamatan Padang Batung Sebelah Utara. Kawasan ini juga di design sebagai salah satu titik simpul utama transito barang dan jasa
Komoditi unggulan meliputi : pertanian tanaman pangan, hortikultura,
Zonasi: paking produk, perdagangan,  pergudangan barang input produksi dan produk agroindustri,  makanan ringan dan minuman botolan/kaleng.
2.    Pusat Agropolitan Kawasan Dataran Koridor Kandangan berpusat di Kandangan meliputi sebahagian Kecamatan Kandangan, Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Padang Batung sebelah  Barat , Kecamatan Simpur  dan Kalumpang. Komoditi unggulan meliputi : pertanian tanaman pangan, hortikultura, penggemukan sapi,   kelapa dalam dan pengolahan karet.
3.    Pusat Agropolitan Kawasan Pegunungan Koridor Lumpangi berpusat di Lumpangi meliputi Kecamatan Loksado, sebahagian Kecamatan Padang Batung sebelah Timur dan Selatan  dan Kecamatan Telaga Langsat Sebelah  Selatan. Komoditi unggulan meliputi : pertanian tanaman pangan, hortikultura, kayu manis, karet, dan tanaman hutan lainnya. Zonasi : penyangga hutan lindung, agroforestry,  agroindustri barang setengah jadi, agrowisata dan Pusat Konservasi Sumber Daya Alam.
4.    Pusat Agropolitan Kawasan Ekonomi Sungai berpusat di Pasar Negara meliputi Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara, Daha Barat, sebahagian Kalumpang sebelah Barat dan Utara serta sebahagian Kecamatan Kandangan sebelah Utara. Komoditi unggulan meliputi : pertanian tanaman pangan, hortikultura,peternakan kerbau rawa itik, pembesaran ikan,  hutan kebun (agroforestry) tanaman rawa, dan sawit. Zonasi: agroforestry agroindustri barang setengah jadi, agrowisata rawa dan pertukangan meubel serta pusat koservasi kawasan rawa.


C.    Komoditi Unggulan dan Arahan Zonasi Agroindustri Unit kawasan Pengembangan Agropolitan


D.    Langkah-Langkah Untuk Menjadikan Kabupaten  Agropolitan Yang mandiri Unggul dan Religius maka telah dilakukan beberapa upaya yakni :

1.    Pemaparan RPJMD Kabupaten Agropolitan di depan DPRD Kabupaten  Hulu Sungai Selatan.
2.    Pengukuhan Program Kerja SKPD Kabupaten Agropolitan oleh Gubernur Kalimantan Selatan
3.    Penetapan Zona Agropolitan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia.
4.    Expose RPJMD Kabupaten Agropolitan di depan SKPD dan Gubernur Kalimantan Selatan dalam rangka Sinkronisasi dan Sinergisitas Program.
5.    Gelar Kesiapan dan Kontrak Kinerja SDM Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menuju Kabupaten  Agropolitan di hadapan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
6.    Sedang dibahas Konsep Raperda Agropolitan di DPRD Kabupaten  Hulu Sungai Selatan.
7.    Expose RPJMD Kabupaten Agropolitan di Bappenas dalam rangka Sinkronisasi dan Sinergisitas Program
IV.    KESIMPULAN
•    Program Agropolitan merupakan sebuah solusi untuk employment dan peningkatan ekonomi daerah.
•    Infrastruktur yang terbatas merupakan kendala untuk pengembangan kawasan agropolitan.
•    Struktur PAD dalam APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk membiayai pengembangan kawasan tidaklah mencukupi.
•    Untuk mengembangkan agropolitan perlu program terpadu antar sektor agropolitan dan lintas Daerah dan lintas Pemerintahan.
•    Sinergisitas dan sinkronisasi program adalah sebuah kunci menuju Kabupaten agropolitan yang dapat kembali menjadikan sektor pertanian sebagai pengungkit ekonomi Daerah dan Nasional.

Kandangan, 15 Maret 2009
Bupati Hulu Sungai Selatan
Dr.H.Muhammad Safii, MSi


Pencanangan HSS Sebagai Kabupaten Agropolitan

22/03/2010

PENCANANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
SEBAGAI KABUPATEN AGROPOLITAN OLEH MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Dr.Ir.H.ANTON APRIANTONO, MS
DI BPP TELAGA LANGSAT
PADA HARI SENIN TANGGAL 15 DESEMBER 2009


PENGUKUHAN VISI DAN MISI
ISU STRATEGIS DAN STRATEGI
MASING-MASING  (SKPD)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
OLEH GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN PADA TANGGAL 2 DESEMBER 2008


KATA PENGANTAR
Alhamdulillah berkah rahmat dan hidayah Allah SWT  serta kerja keras kita semua akhirnya dapat disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sesuai dengan batasan waktu yang ditetapkan. RPJMD ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2008 tepat pada tanggal 17 Oktober 2008 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertepatan pula dengan 90 hari (3 bulan) setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2008-2013.

Pencangan Count Down Oleh Bupati Hulu Sungai Selatan
Dr.H.M.Safii Msi tanggal 17 Oktober 2009

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini berisi visi, misi, kebijakan , program dan  kegiatan RPJMD. Proses penyusunannya tentunya telah mengakomodasi dan mengartikulasikan proses dalam Infra Struktur Politik sebelumnya (PILKADA) menjadi dokumen Supra Struktur Politik (EKSEKUTIF). Tahapan selanjutnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah pra RPJM ini di-agregasi-kan dan di-asosiasi-kan dengan isu strategis dan masalah aktual lainnya yang akan menjadikannya sebagai dokumen perencanaan yang antisipatif, up to date dan mampu menjawab tantangan di masa depan.
Buku panduan ini merupakan ringkasan pokok pokok pikiran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2009-2013 yang dokumennya lebih dari 400 halaman. Keberadaan buku panduan praktis ini diharapkan :
1.    Dapat lebih cepat memahami dan mendekatkan visi, misi, program, kebijakan dan kegiatan RPJMD kepada seluruh pemangku kepentingan.
2.    Pencerminan dari Implementasi Tata Pemerintahan Yang baik (Good Governance) dengan upaya keterbukaan perencanaan dan memberikan kesempatan berkontribusi bagi pemangku kepentingan untuk memberikan saran, kritik dan ide yang konstruktif dalam Implementasi kebijakan.
Semoga Allah SWT selalu meridhoi setiap langkah mengabdi kepada Bangsa, Bumi Antaluddin dan Agama kita Amien Ya Rabbal Alamien.
Kandangan, 3 Maret  2009
Bupati Hulu Sungai Selatan

Dr.H.MUHAMMAD SAFI’I, MSi


Daftar Isi
Halaman
i    Pencanagan Kabupaten Agropolitan oleh Menteri Pertanin  RI    1
ii    Pengukuhan Visi, Misi, Isu strategis dan Strategi SKPD Agropolitan oleh Gubernur Kal-Sel    2
iii    Kata Pengantar    3
iv    Daftar Isi    4
V    Pencangan Count Down Oleh Bupati Hulu Sungai Selatan     5
1    Pendahuluan    6
2    Visi, Misi dan Protap Pembangunan     8
3    Strategi, Kebijakan dan Program Pembangunan     14
Isu Strategis
Grand Strategi Pembangunan
Strategi dan Kebijakan Pembangunan
Agenda dan Program Pembangunan
Mewujudkan Kemandirian Daerah
Mewujudkan Kemandirian Masyarakat
Mengembangkan Keunggulan Kompetitif
Mengembangkan Keunggulan Komparatif
Mewujudkan Pemerintahan Yang Religius
Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Religius
4    Prioritas Pembangunan (Agenda Unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
5    Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah
Arah Pengelolaan Belanja Daerah
Pembiayaan Daerah
6    Arah Kebijakan Pembangunan
Pembangunan Ekonomi Daerah
Pembangunan Sumber Daya Manusia
Program Kewilayahan
Kerangka Regulasi RPJMD
7    Penutup

BAB I
PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dukumen perencanaan sebagaimana Amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen RPJMD ini berisi penjabaran visi, misi dan program Bupati Hulu Sungai Selatan yang merupakan artikulasi program yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam periode masa jabatan 2008-2013 sebagai output dan outcomes dari proses politik sebelumnya (PILKADA). Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tentunya tidak semata-mata memperhatikan Peraturan-Perundangan dan Dokumen Perencanaan Pemerintah Pusat dan Propinsi tetapi juga  memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang.
A.    Penyusunan RPJMD bertujuan :
1.    Sebagai sebuah bingkai (mainstream) bagi seluruh pemangku kepentingan (stake holder) agar kebijakan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dapat lebih fokus dan sinergis mengangkat hal-hal strategis yang mempunyai daya ungkit terbesar dan berganda dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.    Sebagai pemandu dan bahan evaluasi serta pengawasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dibuat setiap tahun dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Hal ini memunculkan paradigma baru bahwa programlah yang menentukan Alokasi Anggaran bukan sebaliknya seperti masa lalu Anggaran yang menentukan program. Dengan kata lain Program adalah Panglima pembangunan .

B.    Dasar Hukum

Landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 – 2013 terutama  didasarkan  pada  :
1.    Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2.    Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
3.    undang-Undang Nomor 23Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
4.    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5.     Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
6.    Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7.    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
8.    Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9.    Peraturan Pprovinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 – 2010;
10.    Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-407 dan 132.63-408  tahun 2008 tentang Pengesahan Pemberitahuan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan

BAB II
VISI MISI, DAN PROTAP PEMBANGUNAN

A.    Visi Pembangunan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk tahun 2009-2013 telah ditetapkan yakni :  “MENUJU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN YANG AGROPOLITAN DAN RELIGIUS (PEMBANGUNAN PERTANIAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN KEAGAMAAN)”
B.     Misi Pembangunan
Untuk menyusun Misi maka Orientasi yang digunakan adalah memantapkan Gerbang Perkotaan Banua Lima Plus Center Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Mandiri, Unggul, Dan Religius yakni :
1.    Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mandiri yang meliputi aspek pemerintahan daerah dan pemerintahan desa serta  masyarakat
2.    Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Unggul  yakni Meningkatkan daya saing yang tinggi dengan mengembangkan keunggulan kompetitif dan komparatif
3.    Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Religius yakni berkembangnya nilai-nilai relegius dalam kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan
C.    Pengertian Kemandirian, Keunggulan dan Religius
1.    Kemandirian (standing alone)
Kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari) baik bagi pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha swasta yang berarti secara otonom mampu mengurus, memecahkan masalahnya sendiri. Kemandirian adalah modal untuk maju dan berkembang baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu program fasilitasi pemerintah tidak berkarakter gratisan yang cenderung membuat masyarakat malas dan kontra produktif hanya menunggu uluran tangan dan batuan pemerintah. Program gratisan hanya diberikan dengan sifat terbatas  dan sangat bertarget pada mereka yang tidak mempunyai  kuasa atau kekuatan fisik (cacat, benar-benar lemah) yang diberikan secara gratis.
2.    Keunggulan (advanced)
Nilai tambah yang dibentuk atas dasar lokasi, usaha dan kecerdasan sehingga dapat lebih maju /terdepan prestasi  dari Daerah yang lainnya. Keunggulan yang dibentuk dengan usaha, kecerdasan dan inovasi disebut keunggulan kompetitif Sedangkan Keunggulan didapat secara lokasional/alami atau anugerah Tuhan disebut keunggulan komparatif.  Keunggulan kompetitif maupun komparatif di arahkan untuk menuju pada keunggulan (Plus Centre) sehingga HSS mampu menjadi pusat perekonomian khususnya di kawasan Benua Enam.
3.    RELIGIUS  (SEMANGAT KEAGAMAAN)
Religius bermakna bahwa masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pelaksanaan bentuk kegiatan apapun, baik penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kemasyarakatan harus merupakan pencerminan (mirror side) dari keharmonisan yang dilandasi oleh manifestasi dari keimanan dan ketaatan dalam menjalankan norma dan ajaran agama. Keberhasilan Pembangunan bukanlah semata – semata pencapaian skala ekonomi tetapi yang lebih mendasar adalah memaknai dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan dengan karakter yang mencerminkan nilai-nilai religius.
D.    Protap Pembangunan
Protap (Prosedur Tetap) Pembangunan Gerbang Perkotaan Menuju Banua Lima Plus Center yang telah diimplementasikan pada periode 2003 – 2008 yang lalu sudah terbukti ampuh sebagai taktik dan strategi pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Keberhasilan pembangunan dengan mengusung konsep di atas menjadi inspirasi utama untuk kembali memantapkan pada periode 5 tahun ke depan.  Gerbang Perkotaan Menuju Banua Lima Plus Center ini akan semakin dimantapkan dan dipadu dengan sasaran makro menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Mandiri, Unggul dan Religius, sehingga konsep ini dianggap mampu dimanifestasikan dalam memperkuat visi dan misi pembangunan.
Gerbang Perkotaan Menuju Banua Lima Plus Center haruslah dipahami dan dijadikan nilai universal atau sebagai pedoman kebijakan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengarahkan dan memfokuskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mandiri, Unggul dan Religius.
1.    GERBANG singkatan dari ”gerakan pembangunan”.
Adalah pendekatan pembangunan partisipatif, pembangunan yang sinergis melibatkan tiga domain yakni: Masyarakat, swasta dan pemerintah.  Pendekatan gerakan pertisipatif ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk memberdayakan masyarakat dan sawasta serta ingin membina tanggung jawab pembangunan (coorporate sosial responsibility) secara bersama-sama. Sehingga dengan konsep ini akan tumbuh sense of belonging, sense of participation dan sense of responsibility terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah yang pada gilirannya akan menjamin terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).
Pada saat ini dirasakan semakin menjamurnya kebijakan pusat atau daerah kabupaten-kota dengan program gratisan. Hal ini dapat saja mengakibatkan semakin menurunnya tanggung jawab terhadap proses pembangunan. Masyarakat selalu menuntut dan tergantung dengan program pemerintah untuk memecahkan masalahnya sendiri. Program pembangunan gratisan kurang tepat, baik dilihat dari amanat  UUD 1945 maupun dari dimensi substansi pembangunan.  Untuk itu Kabupaten Hulu Sungai Selatan kedepan hanya menerapkan program proteksi bagi masyarakat yang kurang beruntung (miskin) pada pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya.
2.    PERKOTAAN singkatan dari ”Pegunungan, Rawa dan Kota”.
Dilihat dari perspektif teori termasuk kedalam pendekatan kewilayahan, yaitu: secara kodrat dan anugerah Allah SWT telah memberikan kondisi geografis yang terdiri dari tiga karakteristik : pertama, daerah pegunungan yang luasannya kurang lebih 30% dari wilayah yang ada;  kedua, dataran sedang (perkotaan) yang luasannya 20%, dan yang ketiga; daerah rawa meliputi 50% dari total wilayah keseluruhan yakni 180.494 Ha (1.804,94 km2).
Makna perkotaan bukan hanya mengandung sebuah pendekatan pembangunan kewilayahan tetapi yang lebih urgen mengandung nilai kesatuan, dimana anggapan masyarakat masih ditemukannya sikap trikotomi/dikotomi, yakni membedakan masyarakat pegunungan Meratus (dayak) , masyarakat kota (darat), dan masyarakat baruh (rawa nagara).  Dengan konsep perkotaan ini maka diharapkan sikap tersebut diatas dapat merubah paradigma masyarakat yang berangsur melebur dalam wadah kesatuan masyarakat Hulu Sungai Selatan yang mandiri, unggul dan religius

3.    BANUA LIMA (Roh Motivasi)
Mempunyai makna ” Bahwa Masyarakat Hulu Sungai Selatan harus mempunyai semangat (roh motivasi) agar lebih unggul dari masyarakat lima Kabupaten didaerah Hulu Sungai”.  Dari perspektif teori motivasi merupakan need of achievment / n-ach-nya masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yakni semangat pembangunan yang digelorakan untuk mengejar berbagai ketinggalan sehingga menjadi lebih mandiri, unggul dan maju bagi semua elemen baik birokrat, masyarakat dan dunia usaha swasta.
Motivasi pembangunan dari penjabaran diatas diutamakan untuk membangkitkan dari ketertiduran yang cukup panjang dan terlena oleh sumber daya alam yang melimpah. Jika hanya mengandalkan sumber daya alam yakni hutan dan tambang yang sekarang over eksploitasi, maka dalam jangka panjang akan berdampak pada kelangkaan sumber daya alam itu sendiri (scarcity) dan memberikan efek yang buruk bagi lingkungan hidup berupa pada perubahan iklim dan pemanasan global yang sangat ekstrim (the climate change and the global warming)
4.    PLUS CENTER (Taktik dan Strategi)
Bermakna ”Hulu Sungai Selatan kedepan harus mampu menjadi pusat pertumbuhan kawasan Banua Lima dengan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya”  Applikasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai kutub pertumbuha mengingat posisi yang sangat strategis menghubungkan sebagian besar daerah kabupaten kota untuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan baik dari sisi darat maupun angkutan sungai yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat seperti pusat pelayanan jasa, pusat kegitan ekonomi dan pusat kegiatan sosial lainnya.

BAB III
STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

A.    ISSUE-ISSUE  STRATEGIS
Masalah yang dihadapi atau lebih populer disebut sebagai Isu Strategis adalah :
1.    Kurangnya Tingkat Kemandirian : Baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat
2.    Kurangnya Tingkat Keunggulan Daerah Sebagai Akibat Lemahnya Daya Saing
3.    Kurangnya Penerapan Nilai-Nilai Religius Dalam Kehidupan Berpemerintahan Dan Bermasyarakat
B.    GRAND STRATEGI PEMBANGUNAN
Isu strategis tersebut tersebut di atas  dijawab dengan 3 GRAND Strategi Pembangunan Yakni :
1.    Meningkatkan Kemandirian : Baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat
2.    Meningkatkan Keunggulan Daerah baik keunggulan kompetitif maupun Keunggulan Komparatif.
3.    Meningkatkan Penerapan Nilai-Nilai Religius Dalam Kehidupan Berpemerintahan Dan Bermasyarakat.
C.    STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Upaya untuk mengaktualisasikan strategi pembangunan tersebut maka oleh Kepala Daerah diambil kebijakan yakni :
1.    Strategi 1 Peningkatan Kemandirian Pemerintah Daerah dengan kebijakan :
a.    Peningkatan Kelembagaan dan Kapabilitas Organisasi Pemerintah Daerah
b.    Implementasi Tata Kepemerintahan Yang baik (Good Governance)
c.    Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
d.    Peningkatan PAD dan Pendapatan Lain Yang Sah
e.    Peningkatan Kualitas Demokrasi Dalam Proses Pemilihan Lembaga Legislatif dan Eksekutif
2.    Strategi 2 Peningkatan Kemandirian Pemerintah Desa dengan kebijakan :
a.    Peningkatan Kelembagaan dan Kapabilitas Pemerintah Desa
b.    Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
c.    Peningkatan Pendapatan Asli Desa
d.    Peningkatan Kualitas Demokrasi Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa dari  tahun 2009 s/d 2013

3.    Strategi 3 Peningkatan Kemandirian Masyarakat dengan kebijakan :
a.    Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Layanan Pendidikan
i.    Pemerataan  Kuantitas dan Perluasan Akses Layanan Pendidikan
ii.    Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Daya Saing
iii.    Link And Match pendidikan dan Lapangan kerja
iv.    Pemberian Bea Siswa Masyarakat Miskin
v.    Peningkatan Nilai-Nilai  Keagamaan Dalam Pendidikan
b.    Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Layanan Kesehatan
i.    Pemerataan  Kuantitas dan Perluasan Akses Layanan Kesehatan
ii.    Peningkatan Kualitas kesehatan masyarakat
c.    Peningkatan Derajat Perekonomian Masyarakat
i.    Perluasan Budidaya  Pertanian Menuju sentra-sentra (zona-zona) produksi kegiatan   sektor pertanian
ii.    Peningkatan Produktifitas Sektor pertanian
iii.    Pembangunan Kawasan Hutan Terpadu
iv.    Pengembangan UKM, Koperasi Dan Sektor Informal
d.    Pengembangan Diversifikasi Sumber Daya Energi Mandiri
i.    Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Energi
ii.    Peningkatan Kemandirian Energi
e.    Peningkatan dan  Pemantapan Kondisi Sosial Budaya
i.    Pembinaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
ii.    Pelestarian Nilai Sejarah Perjuangan Bangsa
iii.    Pengembangan Organisasi pemuda dan organisasi Masyarakat
f.    Peningkatan Infrastruktur Sosial Ekonomi
i.    Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan
ii.    Pengembangan Sumber Daya Air
iii.    Pengembangan Cipta Karya
4.    Strategi 4 Peningkatan Keunggulan Kompetitif dengan kebijakan :
a.    Peningkatan Daya Saing Produk-Produk Pertanian Andalan
b.    Pengembangan Sentra-Sentra Kegiatan Ekonomi Agroindustri (Pengolahan).
c.    Pengembangan Sentra-Sentra Jasa (Pendidikan, Kesehatan, Perhubungan, Keuangan dan Perdagangan)
5.    Strategi 5 Peningkatan Keunggulan Komparatif  dengan kebijakan :
a.    Pengembangan Kawasan Kandangan Baru
b.    Pengembangan Kawasan Transit Terpadu
c.    Pengembangan Pusat Ekonomi Sungai Terpadu (Perdagangan, Industri dan Jasa)
d.    Pengembangan Pariwisata Terpadu (Alam, Sejarah Perjuangan, Religius dan Kesehatan)
6.    Strategi 6 Peningkatan Kehidupan Organisasi Pemerintah yang berkarakter Religus dengan Kebijakan :

a.    Mengembangkan Birokrat Yang Religius
b.    Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan pada Applikasi dan Kebijakan
7.    Strategi 7 Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Religus
a.    Menumbuhkan dan Mengembangkan sarana dan prasarana keagamaan
c.    Peningkatan Aktivitas Kegiatan Keagamaan
d.    Peningkatan Lembaga  Keagamaan
D.    AGENDA  DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
Sasaran Kebijakan dan Program Pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi :
I.  MEWUJUDKAN  KEMANDIRIAN DAERAH PROGRAM  :
a.    Meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah, sasaran kebijakan yang dicapai adalah terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan pendapatan Daerah dan berjalannya Pemilihan  Kepala Daerah yang Demokratis. Untuk mewujudkan dilaksanakan Program sebagai berikut :
1)    Peningkatan Koordinasi Pemerintahan dan Sinergisitas Program Pembangunan
2)    Revitalisasi dan Reinventing Organisasi dan Produk Hukum Daerah
3)    Peningkatan Profesionalisme SDM
4)    Penerapan Hukum dan Peraturan/ Law Enforcement  dan Penataan Peraturan Perundang-undangan
5)    Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas
6)    Peningkatan Implementasi Pelayanan Prima
7)    Peningkatan Prasarana Aparatur
8)    Pengembagan Pelayanan dan Sistem Informasi Pemerintahan
9)    Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
10)    Pengembangan Lembaga Keuangan Daerah
11)    Penyelenggaraan Pemilu
b.    Meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa sasaran kebijakan yang dicapai adalah terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan pendapatan Desa dan berjalannya Pemilihan  Kepala Desa yang Demokratis dicapai melalui :
1)    Peningkatan Regulasi Kelembagaan Pemerintah Desa
2)    Peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Desa
3)    Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa
4)    Revitalisasi Kantor dan Administrasi Pelayanan Pemerintah Desa
5)    Pengembangan Sumber Pendapatan  Desa
6)    Penyelenggaraan PILKADES
c.    MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT
Sasaran kebijakan kemandirian masyarakat adalah semakin baiknya tingkat pendidikan, kesehatan, ekonomi, diversifikasi energi mandiri, sosial budaya dan tersedianya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat dengan program pembangunan sebagai berikut :
a.    Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Layanan Pendidikan dicapai melalui :
1)    Perluasan / Peningkatan Daya Tampung Murid Sekolah
2)    Peningkatan Rasio Jumlah Guru dan Murid
3)    Peningkatan Mutu Guru
4)    Peningkatan Sarana dan Prasarana Belajar
5)    Peningkatan Mutu Kesiswaan
6)    Pengembangan Sekolah Kejuruan
7)    Proteksi Bagi Pelajar Kurang Mampu
8)    Penerapan Khatam Qur’an di Sekolah
9)    Penyediaan Sarana Ibadah di lingkungan Sekolah
b.    Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Layanan Kesehatan dicapai melalui :
1)    Peningkatan  Jangkauan dan Jumlah Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan
2)    Pemantapan Promosi dan Jaminan Kesehatan Masyarakat
3)    Kesehatan Lingkungan
c.    Peningkatan Derajat Perekonomian Masyarakat dicapai melalui :
1)    Optimalisasi Saluran dan Irigasi
2)    Pengembangan dan peningkatan zona-zona  Komoditas
3)    Intensifikasi Lahan dan Produksi
4)    Peningkatan Usaha Tani Tunda Jual dalam Agro industri
5)    Perluasan Kawasan Hutan
6)    Peningkatan Peluang Usaha dan Pemasaran
d.    Pengembangan Diversifikasi Sumber Daya Energi Mandiri dicapai melalui :
1)    Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Energi
2)    Peningkatan Kemandirian Energi
e.    Peningkatan dan  Pemantapan Kondisi Sosial Budaya dicapai melalui :
1)    Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
2)    Penyantunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3)    Pembinaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
4)    Pewarisan Semangat dan Nilai Perjuangan
5)    Pelestarian Cagar Budaya, Benda bersejarah
6)    Fasilitas Kemandirian Organisasi kepemudaan
f.    Peningkatan Infrastruktur Sosial Ekonomi dicapai melalui :
1)    Pembangunan Jalan dan Jembatan
2)    Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
3)    Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
4)    Pengendalian Banjir
5)    Pemukiman dan Perumahan
6)    Peningkatan Infra Struktur Pedesaan
7)    Peningkatan Fasilitas dan Pembangunan Publik/Sosial
II. MENGEMBANGKAN KEUNGGULAN DAERAH
A.  MENGEMBANGKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF DAERAH DENGAN
INDIKATOR PROGRAM  :
Berkembangnya  Keunggulan  Sasaran kebijakan keunggulan kompetitif  adalah semakin meningkatnya daya saing produk-produk pertanian, terbentuknya senta kegiatan agroindusri dan didukung oleh Sentra-sentra jasa (Pendidikan, kesehatan, perhubungan, keungan dan Perdagangan) dengan program sebagai berikut:
a.    Peningkatan Daya Saing Produk-Produk Pertanian Andalan dicapai melalui :
1)    Pengembangan Sentra-sentra Ekonomi Produksi Pertanian Andalan
2)    Peningkatan Efisiensi & Mutu     Produksi  Pertanian
3)    Peningkatan Pemasaran produk
4)    Pengembangan dan peningkatan zona-zona  komoditas perkebunan
b.    Pengembangan Sentra-Sentra Kegiatan Ekonomi Agroindustri (Pengolahan) dicapai melalui :
1)    Mengembangkan Pasca Panen & Pengolahan Hasil
2)    Peningkatan kualitas hasil produksi kehutanan dan perkebunan
3)    Peningkatan kesehatan pengelolaan pangan hasil agroindustri
c.    Pengembangan Sentra-Sentra Jasa (Pendidikan, Kesehatan, Perhubungan, Keuangan dan Perdagangan) dicapai melalui :
1)    Pembangunan  Pusat Pendidikan Islam
2)    Pengembangan Pusat Jasa Kesehatan
3)    Pembangunan  Pusat Pendidikan Kesehatan
4)    Pusat Pengembangan Jasa  Keuangan Daerah
5)    Pengembangan Sekolah Berstandar Nasional
6)    Sekolah Bertaraf Internasional
7)    Pengembangan Prestasi Pendidikan
8)    Pengembangan Pusat Jasa Perdagangan
9)    Fasilitasi  kemampuan akses UKM /Koperasi unggulan     sektor pertanian
B. MENGEMBANGKAN  KEUNGGULAN KOMPARATIF SASARAN PROGRAM
kebijakan mengembangkan keunggulan komparatif  melalui peningkatan  daya saing Daerah dengan didukung oleh pengembangan kawasan perkotaan, kawasan transit, pusat ekonomi sungai terpadu dan pariwisata terpadu dengan program sebagai berikut:
a.    Pengembangan Kawasan Kandangan Baru dicapai melalui :
1)    Mengembangkan Penataan Ruang Kota Kandangan
2)    Pengembangan Kawasan Bisnis / Ekonomi Pasar Kandangan
b.    Pengembangan Kawasan Transit Terpadu dicapai melalui :
1)    Meningkatkan Fungsi Terminal
2)    Faslitasi Jasa Transportasi
c.    Pengembangan Pusat Ekonomi Sungai Terpadu (Perdagangan, Industri dan Jasa) dicapai melalui :
1)    Pengembangan Pusat Niaga Kawasan Sungai dan Rawa
2)    Pengembangan Pusat Industri Alat-Alat  Pertanian dan Kerajinan Rumah Tangga
3)    Pengembangan Pusat Pelayanan Jasa Lainnya
d.    Pengembangan Pariwisata Terpadu (Alam, Sejarah Perjuangan, Religius dan Kesehatan) dicapai melalui :
1)    Pengoptimalan berfungsinya objek wisata Yang ada
2)    Pengembangan Link wisata alam dan  agrowisata
3)    Pengembangan Link dengan wisata sejarah perjuangan dan wisata religius.
4)     Pengembangan Link wisata kesehatan
III. MENINGKATKAN KEHIDUPAN KEAGAMAAN/RELIGIUS
A.   MEWUJUDKAN  KEHIDUPAN PEMERINTAHAN YANG RELIGIUS
d.    Berkembangnya Nilai-Nilai Religius Pada Birokrasi, kebijakan dan Applikasinya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Program sebagai berikut :
1)    Pengembangan Nilai-nilai religius pada Sumber Daya Manusia (Birokrat) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2)    Peningkatan kehidupan keagamaan pada birokrasi pemerintahan
e.    Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan pada Applikasi dan Kebijakan dengan Program sebagai berikut :
1)    Perumusan  kebijakan yang  berkarakter Religius
2)    Applikasi kebijakan Daerah yang mengandung nilai-nilai religius dicapai melalui :
B. TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT  YANG RELIGIUS
a.    Menumbuhkan dan Mengembangkan sarana dan prasarana keagamaan dicapai melalui :
1)    Peningkatan  sarana dan prasarana Pendidikan Keagamaan
2)    Peningkatan sarana dan prasarana tempat peribadatan
b.    Memfasilitasi Kegiatan keagamaan
c.    Memfasilitasi Lembaga keagamaan

BAB IV
PRIORITAS PEMBANGUNAN (AGENDA UNGGULAN) DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Untuk menajamkan target / sasaran terhadap Pelaksanaan Program maka disusun prioritas pembangunan yang juga merupakan Agenda Unggulan. Prioritas atau agenda unggulan yang dikembangkan lima tahun ke depan adalah :
A.    MENGEMBANGKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF
1.    Peningkatan Daya Saing Produk-Produk Pertanian Andalan
a.    Sentra-sentra Ekonomi Produksi Pertanian Andalan
i.    Mengembangkan Agro Innovation Centre (Pelatihan Terbuka, Perpustakaan Khusus Agro di BPKec)
ii.    Mengembangkan Sentra Benih/bibit Tanaman Pangan
iii.    Mengembangkan Sentra Hortikultura
iv.    Mengembangkan Sentra Jagung pipilan
v.    Mengembangkan. Sentra Lombok
vi.    Mengembangkan.Sentra  Tomat
vii.    Mengembangkan. Sentra Ketan
viii.    Mengembangkan Sentra Pisang
ix.    Mengembangkan Laboratorium Kultur Jaringan  sebagi pusat pembibitan tanaman hutan dan perkebunan
x.    Mengembangkan Ternak Sapi Potong Pusat Ternak Benua Enam
xi.    Mengembangkan Pusat  bibit Perikanan di Benua Enam
xii.    Mengembangkan Sentra-Sentra Ternak Itik
b.    Peningkatan Efisiensi & Mutu     Produksi  Pertanian
i.    Meningkatkan Pembinaan. Manajemen. Usahatani
ii.    Mengembangkan  Mekanisasi Pertanian
c.    Peningkatan Pemasaran produk
i.    Meningkatkan  Promosi Produk Pertanian
ii.    Mengembangkan Temu Usaha dan Kemitraan
iii.    Menumbuhkan Asosiasi Usaha
d.    Pengembangan dan peningkatan zona-zona  komoditas perkebunan
i.    Mengembangkan Tanaman Karet
ii.    Memfasilitasi dan Mengembangkan Perkebunan Kelapa Sawit
2.    Pengembangan Sentra-Sentra Kegiatan Ekonomi Agroindustri (Pengolahan).
a.    Mengembangkan Pasca Panen & Pengolahan Hasil
i.    Meningkatkan Pengolahan Tomat dan Lombok
ii.    Mengembangkan Pengolahan Jagung Pipilan
iii.    Mengembangankan Pengolahan dan Perdagangan Pisang
iv.    Mengembangkan Produk olahan Ikan Lokal
b.    Peningkatan kualitas hasil produksi kehutanan dan perkebunan
i.    Memfasilitasi Pembangunan Pabrik Pengolahan CPO
ii.    Mengembangkan dan Memfasilitasi Pembangunan Pabrik Pengolahan Karet
iii.    Mengembangkan Usaha Woods Drying (Pengeringan dan Pengolahan kayu)
iv.    Mengembangkan Pengolahan Kayu Manis
c.    Peningkatan Kesehatan Pengelolaan Pangan Hasil Agroindustri
i.    Meningkatkan Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri
ii.    Meningkatkan Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
iii.    Meningkatkan Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
3.    Pengembangan Sentra-Sentra Jasa (Pendidikan, Kesehatan, Perhubungan, Keuangan dan Perdagangan).
a.    Membangun  Pusat Pendidikan Islam
i.    Memfasitasi Pembangunan dan Pengembangan Ponpes Unggulan Al Baladul Amin
ii.    Memfasilitasi Pengembangan SDM Alumni Sekolah Agama yang mempunyai kompetensi tinggi.
iii.    Mengembangkan TKA,TPA Unggulan
b.    Pengembangan Pusat Jasa Kesehatan
i.    Merelokasi RSUD Brigjend H.Hassan Basery
ii.    Mengembangkan  RSUD Brigjend H.Hassan Basery Menjadi RSU Unggulan Penyakit Dalam
iii.    Menyediakan Dokter Spesialis serta tenaga medis dan non medis
iv.    Menyediakan Alat Kesehatan / Kedokteran
v.    Menjalin Kemitraan Dengan Institusi Pelayanan Kesehatan Swasta/Non Pemerintah
vi.    Pengembangan  beasiswa khusus bagi penduduk asli Hulu Sungai Selatan untuk pendidikan lanjut ke Perguruan Tinggi bagi tamatan SMA/MA pada Fakultas Kedokteran Sistem Sharing Pembiayaan dengan Orang Tua Murid.
c.    Pembangunan  Pusat Pendidikan Kesehatan
i.    Membangun Sekolah Kesehatan (Diploma Kebidanan dan Keperawatan)
ii.    Meningkatkan SDM Kesehatan Untuk Pengajar Diploma
iii.    Membangun Laboratorium Kesehatan Daerah
d.    Pusat Pengembangan Jasa  Keuangan Daerah
i.    Mengembangkan Bank  BPR
ii.    Meng-akuisisi BKK, LPUK
iii.    Membuka Kantor Cabang / Kas BPR
iv.    Mengambil alih seluruh Saham Bank BPR yang dimiliki Pihak Luar
v.    Menjadikan PD- Bank BPR Syariah Mandiri
e.    Pengembangan Sekolah Berstandar Nasional dan Sekolah Bertaraf Internasional
i.    Pengembangan Sekolah Berstandar Nasional (SSN)
ii.    Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional  (SBI)
iii.    Perpustakaan Digital
iv.    Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Pendidikan Formal (PF) dan Pendidikan Non Formal (PNF)
f.    Pengembangan Prestasi Pendidikan
i.    Mengembangkan   beasiswa untuk pendidikan lanjut ke Perguruan Tinggi bagi tamatan SMA dan SMK sesuai dengan potensi daerah
ii.    Mengembangkan Guru, Kepsek & pengawas berprestasi
iii.    Meningkatkan kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependdiikan Non Formal
g.    Pengembangan Pusat Jasa Perdagangan
i.    Meningkatkan Revitalisasi Pasar Kandangan
ii.    Meningkatkan Revitalisasi Sub Terminal Agribisnis
iii.    Mengembangkan Jasa Pergudangan
iv.    Teknologi Pengawetan / Proses Produksi
h.    Fasilitasi  kemampuan akses UKM /Koperasi unggulan     sektor pertanian
i.    Mengembangkan  UMKM dan Koperasi unggulan
ii.    Mengembangkan Informasi Bursa Komoditi
B.    MENGEMBANGKAN KEUNGGULAN KOMPARATIF
1.    Pengembangan Kawasan Kandangan Baru
a.    Mengembangkan Penataan Ruang Kota Kandangan
i.    Mengembangkan Pelayanan Jasa  Kawasan Terpadu (Kanalisasi, Air, Kabel-kabel dan lainnya)
ii.    Membangun Hutan Kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kandangan
b.    Pengembangan Kawasan Bisnis / Ekonomi Pasar Kandangan
i.    Membangun Kawasan Bisnis Baru Kota Kandangan
ii.    Menata dan Membangun kawasan Permukiman.
iii.    Membangun Kawasan Perkantoran dan Pelayanan Publik
2.    Pengembangan Kawasan Transit Terpadu
a.    Meningkatkan Fungsi Terminal
i.    Mengembangkan  Terminal Terpadu
ii.    Memfasilitasi Pembukaan Trayek Bersubsidi
b.    Faslitasi Jasa Transportasi
iii.    Memfasilitasi Peremajaan Angkutan Perdesaan
iv.    Memfasilitasi Penggantian Beca dengan Bentor (Becak Motor)
3.    Pengembangan Pusat Ekonomi Sungai Terpadu (Perdagangan, Industri dan Jasa)
a.    Pengembangan Transportasi Sungai
i.    Mengembangkan Bus Air Antar Kabupaten di kawasan rawa
ii.    Memperjuangkan Pengerukan SUB DAS Negara
b.    Pengembangan Pusat Niaga Kawasan Sungai dan Rawa
i.    Meningkatkan Pembangunan Pertokoan di Pusat Ekonomi Aliran Sungai
ii.    Mengembangkan Pasar Kawasan Sungai
c.    Pengembangan Pusat Industri Alat-Alat  Pertanian dan Kerajinan Rumah Tangga :
i.    Mengembangkan Pusat Pengecoran Logam (Bijih Besi, Kuningan, Aluminium)
ii.    Mengembangkan Pusat Rekayasa dan Produksi Alat-Alat Pertanian dan Kerajinan Logam Lainnya
iii.    Mengembangkan Industri Pembakaran Tanah/Keramik (terutama Anglo/Kompor Briket Batu Bara)
d.    Pengembangan Pusat Pelayanan Jasa Lainnya :
i.    Membangun RSUD tipe D di Kawasan  Daha
ii.    Mengembangkan Usaha Perbengkelan dan Dok Kapal Sungai
4.    Pengembangan Pariwisata Terpadu (Alam, Sejarah Perjuangan, Religius, pertanian dan Kesehatan)
a.    Pengoptimalan berfungsinya objek wisata Yang ada
i.    Mengembangkan Perencanaan wisata terpadu
ii.    Meningkatkan Pemeliharaan  Sarana dan Prasarana Objek Wisata
iii.    Mengembangkan Kemitraan Pengelolaan Objek Wisata
iv.    Agro Wisata
v.    Meningkatkan Promosi Pariwisata
b.    Pengembangan Link wisata alam dan Agrowisata
i.    Mengembangkan agrowisata
ii.    Mengembangkan Wisata Out Bound
iii.    Mengembangkan Desa Wisata
c.    Pengembangan Link dengan wisata sejarah perjuangan dan wisata religius
i.    Pengembangan Wisata Perjuangan dan Permuseuman
ii.    Mengembangkan wisata ziarah dan Religius (Taniran, Balimau dan Kubah Dingin Pasungkan)
iii.    Meningkatkan Sarana Akomodasi wisata
d.    Pengembangan Link wisata kesehatan
i.    Mengembangkan RSUD Resort Brigend H.Hassan Baseri
ii.    Mengembangkan PUSKESMAS Pariwisata

BAB V
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Untuk mencapai visi dan misi maka program dan kegiatan membutuhkan  arah pengelolaan keuangan Daerah yang tidak hanya efisien, efektif, transparan dan akuntabel, tetapi juga harus mampu mewujudkan kemandirian, keunggulan dan kehidupan religius masyarakat. Pengelolaan keuangan Daerah di Era RPJMD 2009-2013 ini telah secara penuh Menerapkan anggaran berbasis kinerja ( Performance Budgeting System). Efektifitas System ini akan diukur dengan ukuran standar yang berlaku baik pada tataran output, maupun outcomes yang tercermin dalam angka-angka kuantitatif yang dapat diukur dan dibaca oleh semua pihak.
A.    ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam 5 tahun terakhir menunjukkan kinerja yang memuaskan tercatat tahun 2003 PAD hanya Rp 10.150.620.000.-  pada tahun 2008 naik  hampir tiga kali lipat (300%) mencapai Rp 27.530.697.000.-. Upaya selanjutnya adalah disamping Menjaga kinerja perolehan PAD maka dirancang pula kenaikan nominal yang signifikan sehingga porsi atau rasio PAD terhadap APBD, selama ini peranan PAD terhadap APBD pada kisaran 5%. Lima tahun ke depan Rasio PAD terhadap APBD didesign meningkat dari  5,95% pada tahun 2009 dan tahun 2013 hampir menyentuh angka 10%.
Dana Perimbangan yang selama ini cukup besar rasionya dalam APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2003 s/d 2008 (rata-rata) lebih dari 85%, dana perimbangan akan terus diupayakan penambahannya, walaupun kecendrungan rasio-nya terhadap  APBD menurun yang disubtitusi / diganti peranannya oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Upaya untuk meningkatkan jumlah dana Perimbangan dan pemanfaatannya menuju kepada kemandirian dan keunggulan dilakukan dengan upaya  :
1.    Menyelaraskan Program Pembangunan dengan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat (departemen dan Lembaga Non Departemen).
2.    Mensinergikan pelaksanaan Pembangunan dengan sharing pembiayaan baik dengan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat (departemen dan Lembaga Non Departemen.
3.    Menyelaraskan program penggunaan dana perimbangan dengan kebutuhan masyarakat yang mempunyai daya ungkit ekonomi yang tinggi. Sehingga efeknya akan dapat mengangkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang pada efek selanjutnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Estimasi Pendapatan Daerah seperti Tabel 5.1  berikut
Tabel 5.1
ESTIMASI PENDAPATAN DAERAH 2009-2013
Sumber Pendapatan    2009    2010    2011    2012    2013
Rp (000)    Rp (000)    Rp (000)    Rp (000)    Rp (000)
Pendapatan Asli Daerah     32,730,094    34,408,011    42,725,402    60,522,677    70,919,529
a. Pajak Daerah    2,365,369    2,538,166    5,694,729    7,870,925    12,012,954
b. Retribusi Daerah    5,855,566    6,367,759    6,913,036    7,407,823    9,895,799
c. Bagian Laba Usaha Daerah    4,763,432    5,334,151    6,990,518    18,629,350    19,257,566
d. Lain-Lain PAD    19,745,724    20,167,934    23,127,118    26,614,577    29,753,208
Dana Perimbangan    480,935,352    511,393,888    556,220,793    614,343,870    667,465,700
a. Bagi Hasail Pajak  dan
Bukan Pajak    57,797,094    67,233,200    70,349,051    75,573,793    80,636,174
b. Dana Alokasi Umum    352,008,930    367,441,731    407,740,632    448,833,092    484,398,677
c. Dana Alokasi Khusus    64,937,488    71,731,854    74,187,400    84,993,274    95,487,137
d.Dana Perimbangan Provinsi    6,191,838    4,987,101    3,943,710    4,943,710    6,943,710
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah    36,196,847    45,427,545    53,983,721    60,004,101    68,076,209
TOTAL    549,862,294    591,229,445    652,929,917    734,870,649    796,461,439
B.    ARAH PENGELOLAAN BELANJA DAERAH
Berbeda dengan RPJM era sebelumnya Pengelolaan belanja Daerah dilakukan dengan fokus mewujudkan kemandirian, keunggulan dan kehidupan religius dengan prinsip  :
1.    Efisien, bahwa  indikator kinerja belanja bukan bagaimana menghabiskan anggaran tetapi dengan anggaran atau belanja yang proposional dan tidak boros dapat  menghasilkan kinerja anggaran yang memuaskan (out-put dan out-comes)
2.    Efektif dengan indikator bahwa alokasi anggaran betul-betul menyentuh aspek manfaat dan dirasakan manfaatnya secara nyata dan pasti baik nilai ekonomi sektor maupun peningkatan kehidupan masyarakat.
3.    Transparansi dengan indikator bahwa pengelolaan anggaran mulai dari proses perencanaan program, penyusunan anggaran, pembahasan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai dengan pertangung jawaban penggunaan anggaran selalu dilakukan sistem dan proses terbuka (transparan) dan tidak ada hal atau pasal yang disembunyikan atau ditutupi.
4.     Akuntabilitas dengan indikator bahwa pengelolaan belanja daerah dilakukan secara bertanggung jawab dilakukan sesuai prasyarat, prinsip dan standar akuntasi keuangan Daerah yang baku.
Arah Pengelolaan Belanja Daerah  digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran dan tumbuhnya investasi melalui agenda kemandirian, keunggulan dan kehidupan religius.  Seiring upaya tersebut Alokasi Belanja langsung (Pembangunan) didesign untuk mengembangkan keunggulan kompetitif dan komparatif sebagai proiritas pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan,  dengan estimasi belanja seperti tabel 5.2  sebagai berikut :
TABEL 5.2
ESTIMASI BELANJA DAERAH 2009-2013
Jenis Belanja    2009    2010    2011    2012    2013
Rp (000)    Rp (000)    Rp (000)    Rp (000)    Rp (000)
Belanja Tidak Langsung    294,383,644    310,303,578    333,631,925    372,770,131    410,289,490
a. Belanja Pegawai    250,458,743    260,458,743    275,579,862    285,458,743    310,458,743
b. Belanja Hibah    8,331,210    9,500,256    12,395,588    33,669,443    37,403,332
c. Belanja Bantuan sosial    20,500,000    22,000,000    24,061,006    26,395,588    29,330,171
d. Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/ Kabupaten/Kota dan    Pemerintah Desa    12,245,113    14,149,424    16,053,734    20,958,045    25,862,355

e. Belanja Bantuan Keuangan
kepada Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa    0    0    0    0    0

f. Belanja Tidak Terduga    2,848,577    4,195,155    5,541,733    6,288,311    7,234,888
Belanja Langsung    330,138,550    347,731,937    379,225,324    385,652,311    396,512,098
a. Belanja Pegawai    9,392,357    8,184,370    7,876,383    4,703,396    5,560,409
b. Belanja barang dan Jasa    80,587,544    88,982,929    95,378,314    98,573,300    100,169,085
c. Belanja Modal    240,158,648    250,564,637    275,970,626    282,375,615    290,782,604
TOTAL BELANJA    624,522,195    658,035,516    712,857,249    758,422,443    806,801,589

Belanja strategis difokuskan untuk peningkatan keunggulan kompetitif dibidang perekonomian yang berbasis pertanian dengan kata lain mengembangkan agropolitan secara luas dan simultan. Pengembangan agropolitan berupaya meningkatkan daya saing produk-produk pertanian (sentra-sentra ekonomi pertanian, dan nilai tambahnya),  agroindustri dan pengembangan sentra-sentra jasa jasa seperti pendidikan, kesehatan, perhubungan, keuangan, perdagangan,  UMKM dan Koperasi.
Belanja strategis untuk keunggulan komparatif sisi perekonomian difokuskan pada pengembangan kawasan Kandangan Baru, Pengembangan Kawasan Transit terpadu, Pengembangan Pusat Ekonomi Sungai Terpadu dan pengembangan wisata Alam Terpadu.
C.    PEMBIAYAAN DAERAH
Berdasarkan perbandingan perhitungan antara estimasi pendapatan dan Belanja bahwa  Kemampuan dana cadangan  yang  berasal dari sisa lebih anggaran tahun lalu yang berkisar antara Rp 25 s/d Rp 35 Milyar. Maka Untuk mewujudkan visi Daerah secara maksimal dan berdasarkan analisis DSCR dalam 3 tahun untuk menutupi defisit pertama pembiayaan diambil dari dana cadangan dan diprediksi belum mencukupi, maka masih ada peluang pemerintah Kabupaten melakukan pinjaman pada kisaran Rp 25 s/d Rp 50 Milyar selama 4 tahun. Memasuki tahun ke 5 Defisit anggaran tidak terjadi lagi (telah mandiri Anggaran) sehingga tidak membutuhkan pinjaman lagi. Secara lengkap Estimasi Perbandingan Pendapatan dan Belanja seperti pada tabel  5.3 halaman berikut :

TABEL 5.3
PERBANDINGAN ESTIMASI  PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
MENURUT ANALISA TREND  KAB HSS 2009 – 2013
Sumber Pendapatan    2009    2010    2011    2012    2013
Rp (000)    Rp (000)    Rp (000)    Rp (000)    Rp (000)
Pendapatan Asli Daerah     32,730,094    34,408,011    42,725,402    60,522,677    70,919,529
Dana Perimbangan    480,935,352    511,393,888    556,220,793    614,343,870    657,465,700
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah    36,196,847    45,427,545    53,983,721    60,004,101    68,076,209
TOTAL Pendapatan     549,862,294    591,229,445    652,929,917    734,870,649    796,461,439
Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung    294,383,644    310,303,578    333,631,925    372,770,131    410,722,232
Belanja Langsung    330,138,550    347,731,937    379,225,324    385,652,311    396,512,098
TOTAL BELANJA    624,522,195    658,035,516    712,857,249    758,422,443    806,801,589
Selisih Belanja (defisit)    -74,659,900    -66,806,071    -59,927,332    -23,551,794    -10,340,149
Transfer dari dan Ke Dana Cadangan     35,000,000    40,000,000    45,000,000    50,000,000    55,000,000
Selisih kekurangan/kelebihan    -39,659,900    -26,806,071    -14,927,332    26,448,205    44,659,850
Pelaksanaan Pinjaman Daerah tentunya akan dilakukan sepanjang pembiayaan yang akan dialokasikan pada sektor ekonomi produktif yang mempunyai daya ungkit ekonomi yang kuat. Demikian juga ukuran kemampuan pengembalian pinjaman disamping berdasarkan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) namun juga perlu dilakukan studi kelayakan lebih lanjut menyangkut pengembalian pinjaman dan aspek kelayakan lainnya.

BAB VI
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada hakekatnya adalah membangun Makro Ekonomi Daerah dan Sumber Daya Manusia tujuannya untuk meningkatkan produktifitas, memperluas lapangan kerja, menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata, meningkat kualitas dan keunggulan Sumber Daya Manusia yang religius. Ukuran atau indikator statististik  Makro ekonomi daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan digambarkan melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pembangunan Sumber Daya Manusia dengan  Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
A.    ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
Pembangunan ekonomi Daerah difokuskan pada sektor pertanian melalui peningkatan nilai tambah yang didukung oleh sektor penunjang yang diarahkan pada proses kemandirian, peningkatan keunggulan dan peningkatan nilai dan semangat religius. Sasaran                   Peningkatan dan pengembangan ekonomi Daerah diarahkan untuk :
1.    Meningkatkan PDRB diupayakan melalui investasi dan perbaikan manajemen usaha.
2.    Meningkatkan PDRB perkapita masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yakni dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan inovatif.
3.    Meratanya distribusi pendapatan dengan membaiknya gini indeks (distribusi pendapatan) Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yakni mendistribusi pendapatan secara adil sesuai dengan hasil usaha masing-masing individu dan memberikan proteksi terhadap mereka yang mengalami cacat dan ketidak berdayaan lainnya.
4.    Terbentuknya  Zona-Zona sektor pertanian Unggulan sesuai dengan potensi kawasan
5.    Meningkatnya nilai Tambah melalui pengolahan hasil pertanian (Agroindustri)
6.    Terjadinya Agglomerasi atau pemusatan-pemusatan kegiatan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang melayani kawasan benua lima lainnya.
7.    Pencapaian peningkatan skala ekonomi (PDRB) haruslah pula diikuti oleh semangat religius masyarakat sehingga akan tercipta kesimbangan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang substansi dan hakiki.
TABEL 8.1.
PERKEMBANGAN PDRB DAN PDRB PERKAPITA  2004-2007
(Atas dasar harga Konstan tahun 2000)
Tahun
Uraian    2004
Rp.    2005
Rp.    2006
Rp.    2007
Rp.
PDRB    833.097.
225.000    862.323.
220.000    904.613.
827.000    951.277.
319.000
Pertumbuhan Ekonomi
4.42 %
3.51%
4.90 %
5.16 %
PDRB Perkapita
4.116.520
4.224.776
4.403.557
4.599.209
Pertumbuhan PDRB Perkapita
3,97 %
2,63%
4.23 %
4,44 %

Perkembangan makro ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan lima tahun ke depan periode 2009-2013 diestimasi dengan pertumbuhan PDRB sebesar 4,7% (rata-rata periode  sebelumnya 4,5%) dan untuk pertumbuhan PDRB Perkapita sebesar 4,2 sampai 4,5% (rata-rata periode sebelumnya  3,8%).
Estimasi perkembangan PDRB dan PDRB perkapita tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 7.2 berikut :
TABEL 6.2.
PERKEMBANGAN PDRB DAN PDRB PERKAPITA  2009-2013
(Atas dasar harga Konstan tahun 2000)

Tahun    2008
RP     2009
RP     2010
RP    2011
RP    2012
RP
Uraian
PDRB       995,987,
000.000    1,042,798, 000.000
1,091,810 000.000
1,143,125 000.000
1,196,852 000.000

PDRB Perkapita     4,792.000.    4,993.000.    5,203.000    5,427.000    5,671.000

B.    ARAH PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA
Arah pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan yakni Meningkatkan dan memfasilitasi perkembangan Sumber Daya Manusia  berupa peningkatan produktifitas Sumber Daya Manusia, peningkatan kecerdasan dan keungulan Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan kemandirian Daerah menuju keunggulan dan daya saing Daerah namun tetap bercirikan masyarakat yang religius utamanya terhadap kawasan benua Lima Plus
1.    Indeks kesehatan
Indeks kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 63,17 lebih tinggi dari rata-rata Kalimantan Selatan Selatan sebesar 62,33. Indeks tersebut merupakan sebagian percerminan dari angka kesakitan sebesar 41,58% dan rata-rata lama sakit penduduk Hulu Sungai Selatan tahun 2006 selama 6,11 hari. Sedangkan angka harapan hidup penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 63,17 tahun juga lebih tinggi dari rata-rata Propinsi Kalimantan Selatan yakni 62,33 tahun.
2.    Indeks Pendidikan
Indeks Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 79,46 hampir mendekati rata-rata Kalimantan Selatan Selatan sebesar 79,97. Indeks ini merupakan sebagian percerminan dari angka melek huruf  sebesar 95,1% dan rata-rata lama Sekolah penduduk Hulu Sungai Selatan tahun 2006 selama 6,6 tahun. Tercatat pula angka partisipasi Murni untuk masing-masing tingkatan Sekolah seperti tabel 7.3  berikut :
Tabel 6.3
Angka Partisipasi Murni Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun  2006

Jenis Kelamin
Tingkat Pendidikan    Laki
Laki    Perempuan    Laki-Laki +
Perempuan
SD    89,80    95,62    92,71
SLTP    63,97    67,03    65,48
SLTA    23,55    28,01    25,59
Sumber : BPS Kab Hulu Sungai Selatan
3.    Indeks Daya Beli
Indeks Daya Beli masyarakat  Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 64,3 jauh di atas rata-rata Indeks daya Beli Kalimantan Selatan Selatan sebesar 60,96.
Secara ringkas Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel 6.4 halaman  berikut :

Tabel 6.4
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Perbandingannya
Dengan IPM Propinsi Kalimantan Selatan Tahun  2006
Uraian
Indeks    2002    2005    2006
HSS    Kal-Sel    HSS    Kal-Sel    HSS    Kal-Sel
Kesehatan    60,5    60,5    62,7    61,8    63,17    62,33
Pendidikan    76,9    80,5    79,46    79,8    79,46    79,97
Daya Beli    56,5    51,9    63,8    60,7    64,3    60,96
IPM    64,6    64,3    68,2    67,4    68,5    67,8

Secara Komulatif Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan tumbuh dan berkembang limta tahun kedepan periode 2009-2013 seperti tabel 7.5 berikut :
Tabel 6.5
Estimasi Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2008-2012

No    Tahun    2008    2009    2010    2011    2012
Uraian Indeks
Indeks Pendidikan
1    APM SD    94,03%    95,03%    96,53%    97,03%    98,50%
2    APM SLTP    66,05%    67,03%    68,57%    69,03%    72,50%
3    APM SLTA    26,50%    28,03%    30,13%    33,23%    37,50%
4    Angka Melek Huruf    95,7%    96,30%    97,50%    98,31%    99,00%
5    Lamanya Sekolah    6,7 tahun    6,9 tahun    7,1 tahun    7,5 tahun    8 tahun
Indeks Kesehatan
4    Angka Kesakitan    41%    40%    39%    38%    37%
5    Lamanya Sakit    5,09 hari    4,50 hari    4  hari    4  hari    4 hari
6    Angka Harapan Hidup    63,17
tahun    63,18
tahun    63,19 tahun    63,22 tahun    63,25 tahun
7    Persalinan ditolong Bidan    80,00%    84,00%    87,00%    89,00%    90,00%

4.    Peningkatan Nilai Religius.
Pencapaian peningkatan Indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat haruslah pula diikuti oleh semangat religius dalam memberikan karakter proses dan pelaksanaan pembangunan serta dapat memanfaatkan hasil-hasil pembangunan sesuai dengan kaidah religius.
C.    PROGRAM KEWILAYAHAN
Program Pengembangan wilayah sebagaimana diuraikan di atas diarahkan untuk menjadikan  Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Agropolitan dan menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Kawasan Benua Lima Plus. Oleh karena itu setiap perencanaan pembangunan didesign untuk menuju kepada sentra atau pusat kegiatan ekonomi, perdagangan dan jasa baik dikawasan Pegunungan, dataran maupun kawasan rawa. Pengembangan kawasan perbatasan juga diarahkan untuk menciptakan agglomerasi / konsentrasi kegiatan sosial eknomi menuju sentralnya di Kota Kandangan sebagai kawasan dataran dan kawasan Negara/ Daha sebagai pusat kawasan sungai.
D.    KERANGKA REGULASI RPJM
Pada dasarnya penyelenggaraan Program Pembangunan SKPD tidaklah berdiri sendiri melainkan saling bersinergi. Oleh karena itu Hampir seluruh Program dan Kegiatan yang disusun dalam RPJM sebagaimana tersebut di atas, merupakan pekerjaan yang sifat lintas SKPD. Dalam rangka fungsional dan operasional dilapangan maka dapat diidentifikasi SKPD yang menjadi leading sektor dan SKPD yang lain sebagai Pendukung.
Kerangka regulasi dalam RPJM ini adalah kreatifitas  pemerintah daerah untuk melakukan re-engeneering program untuk menciptakan inovasi, stabilisasi, distribusi dan alokasi. Dalam Program Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kerangka regulasi diarahkan untuk :
1.    Melindungi masyarakat yang memang tidak mempunyai kemampuan (misalnya penyandang cacat, Lansia dan Anak terlantar dan fakir miskin)
2.    Menciptakan masyarakat yang tidak selalu tergantung dengan pemerintah sehingga tidak ada program gratisan kecuali bagi mereka yang secara sosial sangat rentan. Sehingga yang dikembangkan usaha ekonomi produkti dan dengan bagi hasil sistem syariah.
3.    Menciptakan iklim yang kondusif baik fasilitasi maupun sinergisitas pengembangan ekonomi lainnya terhadap Dunia Usaha khususnya dalam rangka mengopersionalisasikan Agenda Keunggulan.
4.    Peningkatan Pendapatan Asli Daerah bukanlah tujuan utama dalam kerangka regulasi melainkan aspek pengaturan terhadap hak dan kewajiban masyarakat.
5.    Regulasi Kebijakan pembangunan didesign untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil/produk agroindustri dalam mendukung proyek pemerintah dan masyarakat.
Setelah RPJM ini selesai disusun dan diexpose dengan pemangku kepentingan (stake holder) selanjutnya SKPD membuat Rencana Strategis lima tahunan dengan referensi / rujukan utama RPJM ini. Dengan kata lain perencanaan SKPD merupakan penterjamah lebih fungsional dan operasional lapangan dari RPJM ini.

BAB VII
PENUTUP
Dokumen RPJMD ini secara teoritik sudah hampir pasti dapat memenuhi kreteria sebagai buku putih pembangunan sukses tidaknya RPJM ini mengangkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangatlah ditentukan oleh variabel :
1.    Hubungan yang sinergis antara lembaga eksekutif (Pemerintah Daerah) dan lembaga legislatif  (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang setiap tahun menyusun anggaran untuk mewujudkan visi dan misi  bersama yakni :  “Memantapkan Gerbang Perkotaan Banua Lima Plus Center Menuju Kabupaten Agropolitan Yang Mandiri Unggul, Dan Religius”.
2.    Profesionalisme Birokrasi yang siap, sigap dan cerdas pada masing-masing SKPD untuk mem-fungsional-kan dan meng-operasi-kan Program dan kegiatan RPJM ini menjadi program Unggulan masing-masing SKPD. Persiapan dimaksud yakni mengkaji dan mendalami RPJMD ini dan selanjutnya akan dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi calon pejabat disemua level khususnya mengisi formasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang tentang Organisasi Perangkat Daerah.
3.    Dukungan masyarakat secara luas karena subjek dan objek pembangunan adalah masyarakat itu sendiri.

VISI MISI
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
VISI :
MENUJU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN YANG AGROPOLITAN DAN RELIGIUS (PEMBANGUNAN PERTANIAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN KEAGAMAAN)
MISI :
MEMANTAPKAN GERBANG PERKOTAAN BANUA LIMA PLUS CENTER MENUJU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, DAN RELIGIUS
AGENDA PEMBANGUNAN :

1.    Mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Mandiri
2.    Mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Unggul
3.    Mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Religius

BADAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN
VISI :
TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN MASYARAKAT, KESETARAAN GENDER DAN MEMASYARAKATKAN  KB UNTUK MENDUKUNG KABUPATEN AGROPOLITAN YANG MANDIRI, UNGGUL DAN RELIGIUS
MISI :
1.    Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera
2.    Menuju Lembaga Masyarakat Yang Mandiri Dan Gotong Royong
ISU STRATEGIS :
1.    Kurang Diberdayakannya LPM Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengendalian Pembangunan Yang Bertumpu Pada Masyarakat
2.    Kurangnya Tingkat Kemandirian Masyarakat Untuk Berpartisipasi Dalam Pembangunan Desa
3.    Rendahnya Kualitas Hidup Perempuan Dibidang Ekonomi, Pendidikan Dan Kesehatan
4.    Masih Adanya Kesenjangan Gender Diberbagai Bidang Strategis
5.    Kurangnya Keikutsertaan Masyarakat Dalam Program KB
6.    Kurangnya Minat Masyarakat Akan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang MRKE
7.    Kurangnya Keikutsertaan Pria Dalam KB
8.    Kurangnya Peranan Remaja Dalam PIK KRR
9.    Kurangnya Perhatian Otangtua Terhadap Tumbuh Kembangnya Anak Balita
GRAND STRATEGI :
1.    Meningkatkan Keberdayakannya LPM Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengendalian Pembangunan Yang Bertumpu Pada Masyarakat
2.    Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Untuk Berpartisipasi Dalam Pembangunan Desa
3.    Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan Diberbagai Bidang Strategis
4.    Meningkatkan Pelaksanaan Penyuluhan KIE, Konseling Dan Advokasi
5.    Perdebatan/Melibatkan Tokoh Masyarakat, Ulama, LSM Dan Instansi Terkait Dalam Program KB
6.    Partisipasi Dan Dukungan Semua Pihak Tentunya Bagi Pria Sebagai Peserta KB Pria Melaui Sosialisasi Sebagai Motivasi KB
7.    Pembentukan Dan Sosialisasi Petugas/Kader PIK KRR Setiap Kecamatan/Desa Sebagai Motivasi
8.    Meningkatkan Kegiatan BKB Disetiap Desa/Kecamatan.
Meningkatkan  Perhatian Otangtua Terhadap Tumbuh Kembangnya Anak Balita
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAN DIKLAT

VISI :
MENUJU PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PROFESIONAL UNTUK MENCAPAI KABUPATEN AGROPOLITAN YANG MANDIRI, UNGGUL DAN RELIGIUS
MISI :
Menuju  Profesionalisme Manajemen PNS
ISU STRATEGIS :
1.    Belum Optimalnya Sistem Administrasi Pegawai
2.    Belum Adanya Sistem Dan Mekanisme Rekrutmen Jabatan
3.    Masih Rendahnya Motivasi Kerja
4.    Masih Rendahnya Kompetensi Dan Kualitas SDM PNS
5.
GRAND STRATEGI :

1.    Optimalisasi Sistem Administrasi Pegawai
2.    Menyempurnakan Sistem Dan Mekanisme Rekrutmen Jabatan
3.    Meningkatkan Motivasi Kerja
4.    Meningkatkan Kompetensi Dan Kualitas SDM PNS

PD BANK BPR KANDANGAN
VISI :
MENUJU BANK BPR SYARIAH YANG MANDIRI, AMANAH DAN BERSAHABAT
MISI :
1.    Mengembangkan Mitra Ekonomi Perdesaan Berbasis Syariah.
2.    Mengembangkan Bisnis Perbankan Yang Kompetitif
ISU STRATEGIS :
1.    Belum tersatukannya/bersinerginya pengelolaan Bank BPR (Manajemen, modal dan sumber daya).
2.    Masih rendahnya mobilisasi dana masyarakat (Tabungan, Deposito).
3.    Belum efisien dan efektifnya Pelayanan Operasional Nasabah Bank BPR
GRAND STRATEGI :

1.    Menyatukan / Besinerginya pengelolaan Bank BPR Manajemen, modal dan sumber daya belum bersinergi) melalui Merger.
2.    Meningkatkan mobilisasi dana masyarakat (Tabungan, Deposito).
3.    Meningkatkan dan efektifnya Pelayanan Operasional Nasabah Bank BPR

BADAN PENYULUHAN PERTANIAN DAN  KETAHANAN PANGAN
VISI :
TERWUJUDNYA PENYULUHAN PERTANIAN YANG PROFESIONAL, KETAHANAN DAN SWASEMBADA PANGAN MENUJU KABUPATEN AGROPOLITAN YANG MANDIRI, UNGGUL DAN RELIGIUS
MISI :
1.    Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Manusia Penyuluhan
2.    Ketahanan dan Swasembada Pangan Melalui Kelembagaan Petani
ISU STRATEGIS :
1.    Belum Optimalnya Penyuluhan Dalam Melaksanakan Penerapan Teknologi Terkini
2.    Belum Optimalnya Kemandirian Masyarakat Dalam Memantapkan Ketahanan dan swasembada Pangan
3.    Belum Optimalnya Peran Kelembagaan Tani Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian

GRAND STRATEGI :

1.    Meningkatkan SDM Penyuluhan Yang Kreatif, Inovatif Dan Memiliki Integritas Moral Yang Tinggi Serta Berwawasan Luas.
2.    Meningkatkan Kemandirian Pangan Masyarakat Dalam Memantapkan Ketahan Pangan dan swasembada pangan
3.    Meningkatkan Peran Kelembagaan Tani Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

VISI :
TERWUJUDNYA PERENCANAAN YANG ASPIRATIF, RESPONSIV, PROFESIONAL DAN TERPADU MENUJU KABUPATEN AGROPOLITAN YANG MANDIRI, UNGGUL DAN RELIGIUS
MISI :
1.    Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Dinamis, Akuntabel Dan Terpadu
2.    Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perencana Pembangunan Daerah
ISU STRATEGIS :
1.    Belum Sinkronnya Antara Pemanfaatan Ruang Dan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kabupaten
2.    Belum Optimalnya Musrenbang Dalam Memadukan Antara Aspirasi Masyarakat Dan Kebijakan Pemerintah
3.    Kurang Tersedianya Data Yang Akurat Dan Aktual Untuk Menunjang Pembangunan Daerah
4.    Masih Rendahnya Kualitas SDM Perencana

GRAND STRATEGI :

1.    Sinkronisasi Perencanaan Penataan Ruang Dengan Pemanfaatan Ruang

2.    Penyempurnaan Pelaksanaan Musrenbang Sebagai Forum Perencanaan Pembangunan Daerah
3.    Optimalisasi Data Yang Akurat Dan Aktual Untuk Menunjang Perencanaan Pembangunan Daerah
4.    Meningkatkan Kualitas SDM Perencana.

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
VISI :
TERWUJUDNYA PENGELOLAAN HUTAN DAN KEBUN YANG BERKELANJUTAN  MENUJU KABUPATEN AGROPOLITAN YANG MANDIRI, UNGGUL DAN RELIGIUS
MISI :
1.    Menjamin Keberadaan Hutan Dan Kebun Yang Cukup Dan Sebaran Yang Proporsional Menuju Kemandirian Pengelolaan Hutan Dan Kebun
2.    Mengoptimalkan Potensi Sumber Daya Hutan/Kebun Dan Penggunaan Lahan Yang Tidak Produktif Menjadi Zona-Zona Produksi Dan Serta Pengolahan Yang Bernilai Ekonomi Tinggi Menuju Keunggulan Produksi Hasil Hutan Dan Kebun
ISU STRATEGIS :
1.    Belum Berkembangnya Budidaya Tanaman Hutan Dan Kebun Yang Dilakukan Melalui Pengembangan Sumberdaya Daerah Rawa, Pegunungan Dan Daratan Untuk Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif
2.    Belum Mantapnya Sentra-Sentra Produksi Pengolahan Hasil Hutan Dan Kebun Untuk Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan Dan Kebun
3.    Belum Berkembangnya Sistem Hutan Kebun (Agroforestry) Di Masyarakat
4.    Masih Banyaknya Lahan Kritis Dan Terlantar
GRAND STRATEGI :
1.    Pengembangan/Budidaya Tanaman Hutan Dan Kebun Melalui Pengembangan Sumber Daya Daerah Rawa, Pegunungan Dan Daratan Untuk Peningkatan Aspek Usaha Ekonomi Produktif
2.    Pemantapan Sentra-Sentra Produksi Pengolahan Hasil Hutan Dan Kebun Untuk Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan Dan Kebun
3.    Berkembangnya Sistem Hutan Kebun (Agroforestry) Di Masyarakat
4.    Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Kritis Dan Terlantar Untuk Hutan Dan Kebun
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
VISI :
TERWUJUDNYA SENTRA TERNAK DAN IKAN MENUJU KABUPATEN  AGROPOLITAN YANG MANDIRI, UNGGUL DAN RELIGIUS
MISI :
1.    Meningkatkan Budidaya Ternak Dan Ikan Menuju Kemandirian Dan Keunggulan
2.    Meningkatkan Pengolahan Pakan Ternak Ikan Serta Meningkatkan Produk Olahan Hasil Perikanan Dan Peternakan
ISU STRATEGIS :
1.    Kurangnya Tingkat Kemandirian Peternak, Pembudaya Ikan Dan Nelayan
2.    Kurangnya Tingkat Kemandirian Daerah Dalam Penyediaan Pangan Asal Ikan, Daging Dan Telur
3.    Kurangnya Tingkat Keunggulan Daerah Yang Ditunjukkan Dengan Masih Rendahnya Produksi Dan Produktivitas Ternak Dan Ikan
4.    Kurangnya Tingkat Keunggulan Daerah Sebagai Akibat Lemahnya Daya Saing Produk Olahan Hasil Perikanan Dan Peternakan
GRAND STRATEGI :
1.    Meningkatkan Kemandirian Peternak, Pembudaya Ikan Dan Nelayan
2.    Kurangnya Tingkat Kemandirian Daerah Dalam Penyediaan Pangan Asal Ikan, Daging Dan Telur
3.    Meningkatkan Produksi Dan Produktivitas Ternak Sapi Potong Dan Ternak Itik Serta Produksi Benih Ikan Dalam Rangka Menciptakan Keunggulan Daerah
4.    Meningkatkan Mutu, Kualitas, Kuantitas Dan Keanekaragaman Produk Olahan Hasil Perikanan Dan Peternakan Dalam Rangka Mewujudkan Keunggulan Daerah.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN TENAGA KERJA
VISI :
TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN TERCIPTANYA TENAGA KERJA PROFESIONAL  MENUJU KABUPATEN AGROPOLITAN YANG MANDIRI, UNGGUL DAN RELIGIUS
MISI :
1.    Tertib  Administrasi Dan Data Base Kependudukan
2.    Kompetensi Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Menuju Produktivitas Dan Profesionalisme
ISU STRATEGIS :
1.    Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Tertib Administrasi
2.    Masih Rendahnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Dan Pencacatan Sipil
3.    Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Kebijakan Dan Peraturan Pemerintah Tentang Administrasi Kependudukan
4.    Kualitas Tenaga Kerja Masih Kurang
5.    Kesempatan Kerja Sempit Sehingga Mendorong Meningkatnya Pengangguran
6.    Pendapatan Tenaga Kerja Rata-Rata Di Bawah UMP.
7.    Belum Adanya Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Teknologi Informasi
8.    Masih Rendahnya Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Melalui Pembinaan Pelatihan Pengembangan Produktifitas Dan Mempersiapkan Tenaga Kerja Yang Profesional
9.    Belum Terlaksananya Tranmigrasi Dalam Upaya Pemerataan Penyebaran Penduduk Dan Perluasan Lapangan Kerja Serta Peningkatan Produktivitas Lahan.
GRAND STRATEGI :
1.    Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Sosialisasi Kebijakan Bidang Kependudukan
2.    Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3.    Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Kebijakan Dan Peraturan Pemerintah Tentang Administrasi Kependudukan
4.    Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja
5.    Mengembangkan Dan Memperluas Kesempatan Kerja
6.    Meningkatkan Pendapatan Tenaga Kerja Di Atas Rata-Rata UMP.
7.    Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Teknologi Informasi
8.    Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja Melalui Pembinaan Pelatihan Pengembangan Produktifitas Dan Mempersiapkan Tenaga Kerja Yang Profesional
7.    Melaksanakan Tranmigrasi Dalam Upaya Pemerataan Penyebaran Penduduk Dan Perluasan Lapangan Kerja Serta Peningkatan Produktivitas Lahan.

DINAS KESEHATAN
VISI :
TERWUJUDNYA MASYARAKAT AGROPOLITAN YANG SEHAT JASMANI, ROHANI, SOSIAL DAN PRODUKTIF, MENUJU KEMANDIRIAN, KEUNGGULAN DAN RELIGIUS.
MISI :
1.    Pelayanan Kesehatan Yang Terjangkau Dan Bermutu
2.    Meningkatkan Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat Sehat
3.    Menuju Pusat Jasa Kesehatan Dikawasan Banua Lima
ISU STRATEGIS :
1.    Pelayanan Kesehatan Belum Terjangkau Secara Optimal
2.    Pelayanan Kesehatan Belum Bermutu
3.    Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Kesehatan Masih Rendah
4.    Masih Rendahnya Kualitas SDM Kesehatan Yang Memadai
GRAND STRATEGI :

1.    Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan
2.    Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
3.    Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Kesehatan
4.    Meningkatkan Kualitas SDM Kesehatan Yang Memadai

DINAS LINGKUNGAN HIDUP, TATA
KOTA DAN PERDESAAN
VISI :
TERWUJUDNYA PENATAAN KAWASAN KOTA DAN PERDESAAN YANG HARMONIS, BERSIH, DAN RAMAH LINGKUNGAN MENUJU KABUPATEN AGROPOLITAN YANG MANDIRI, UNGGUL DAN RELIGIUS
MISI :
1.    Pengembangan Dan Penataan Kota Dan Desa Strategis Yang Asri Dan Berbasis Agro Dan Ramah Lingkungan
2.    Meningkatkan Pelayanan Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan Perkotaan
ISU STRATEGIS :
1.    Kurangnya Penataan Ruang Kota Dan Perdesaan Berbasis Agro, Asri, Serta Berdasarkan Spesifikasi Karakteristik Dan Potensi Areal
2.    Adanya Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
3.    Lemahnya Pengawasan Dan Pengendalian Tata Bangunan Sesuai Dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Yang Mengikat Secara Hukum.
4.    Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Perkotaan Yang Bersih, Indah Dan Asri
5.    Beluim Sertanya Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Yang Cukup Di Area Perkotaan Dan Perumahan
6.    Kurangnya Kesadaran Terhadap Pengelolaan Persampahan
GRAND STRATEGI :
1.    Mewujudkan Penataan Ruang Kota Dan Perdesaan Berbasis Agro Yang Berdasarkan Spesifikasi Karakteristik Dan Potensi Areal
2.    Mencegah Terjadinya Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
3.    Meningkatkan Pengawasan Dan Pengendalian Tata Bangunan Sesuai Dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Yang Mengikat Secara Hukum.
4.    Mewujudkan Kualitas Lingkungan Perkotaan Yang Bersih, Indah Dan Asri
5.    Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Yang Cukup Di Area Perkotaan Dan Perumahan.
6.    Meningkatkam  Kesadaran Terhadap Pengelolaan Persampahan

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
VISI :
TERWUJUDNYA  KETAHANANAN BUDAYA DAN PRIMADONA PARIWISATA KALIMANTAN MENUJU KABUPATEN AGROPOLITAN YANG MANDIRI, UNGGUL DAN RELIGIUS
MISI :
1.    Mengembangkan Budaya Daerah.
2.    Mengembangkan Wisata Unggulan dan Pengelolaan Wisata.
ISU STRATEGIS :
1.    Belum Berkembangnya Budaya yang berbasis Tradisi kearifan Lokal /daerah
2.    Belum Optimalnya Sarana Dan Prasarana Objek Wisata Dan Potensi Sumber Daya Lokal Secara Terpadu.
3.    Belum Optimalnya Pengelolaan Onjek Wisata Yang Ada Baik Dari Segi SDM, Manajemen Dan Kelembagaan
4.    Belum Optimalnya Pembinaan Terhadap Pengembangan Seni Budaya Daerah Dan Kesenian Religius
5.    Masih Rendahnya Peran Serta/Partisifasi Masyarakat Dan Swasta Dalam Kegiatan Pariwisata
6.    Masih Rendahnya Kapasitas Promosi Dan Pemasran Wisata.
7.    Belum Optimalnya Mengembangkan Wisata Alam, Aerowisata, Budaya, Sejarah, Religius Dan Kuliner Yang Berorentasi Pada Ekonomi Kerakyatan Secara Terpadu Berdasarkan Keunggulan Kompetitif Dan Komparatif Sesuai Dengan Konsep Pengembangan Kawasan Pariwisata
GRAND STRATEGI :
1.    Meningkatkan Perkembangan Budaya yang berbasis Tradisi kearifan Lokal /daerah
2.    Optimalisasi Sarana Dan Prasarana Objek Wisata Dan Potensi Sumber Daya Lokal Secara Terpadu.
3.    Optimalisasi Pengelolaan Onjek Wisata Yang Ada Baik Dari Segi SDM, Manajemen Dan Kelembagaan
4.    Optimalisasi Pembinaan Terhadap Pengembangan Seni Budaya Daerah Dan Kesenian Religius
5.    Meningkatkan Peran Serta/Partisifasi Masyarakat Dan Swasta Dalam Kegiatan Pariwisata
6.    Meningkatkan Kapasitas Promosi Dan Pemasran Wisata.
7.    Optimalisasi Mengembangkan Wisata Alam, Aerowisata, Budaya, Sejarah, Religius Dan Kuliner Yang Berorentasi Pada Ekonomi Kerakyatan Secara Terpadu Berdasarkan Keunggulan Kompetitif Dan Komparatif Sesuai Dengan Konsep Pengembangan Kawasan Pariwisata.
DINAS PEKERJAAN UMUM
VISI :
MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI DAN PRASARANA DASAR UNTUK MENDUKUNG KABUPATEN AGROPOLITAN YANG MANDIRI, UNGGUL DAN RELIGIUS.
MISI :
1.    Menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Yang Memadai
2.    Meningkatkan Tata Lingkungan Dan Perumahan Yang Memenuhi Standar
3.    Menyelenggarakan Pembangunan Pengembangan Wilayah  Yang Bewawasan Dan Ramah Lingkungan
ISU STRATEGIS :
1.    Kurang Tersedianya Fasilitas Infrastruktur Sosial Ekonomi Yang Memadai Di Masyarakat
2.    Kurangnya Fasilitas Prasarana Umum, Tata Lingkungan Dan Perumahan Yang Memadai
3.    Kurangnya Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang
4.    Kurangnya Fasilitasi Pengembangan Pusat Dan Sub Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Sosial Dan Keagamaan
GRAND STRATEGI :
1.    Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Masyarakat
2.    Meningkatkan Pembangunan Fasilitas Prasarana Umum, Tata Lingkungan Dan Perumahan
3.    Meningkatkan Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang
4.    Meningkatkan  Fasilitasi Pengembangan Pusat Dan Sub Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Sosial Dan Keagamaan

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
VISI :
MEWUJUDKAN PROFESIONALISME DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH, DAN    PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH MENUJU KABUPATEN AGROPOLITAN YANG MANDIRI, UNGGUL DAN RELIGIUS
MISI :
1.    Meningkatkan Pendaatan Daerah
2.    Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.    Meningkatkan Kualitas Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
ISU STRATEGIS :
1.    Kurangnya Kemampuan Mengembangkan Inovasi Dalam Mendorong Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah
2.    Kurangnya nya Kemandirian Dalam Pengelolaan Keungan Dan Aset Darah Dalam Kaitan Penerapan Prinsip-Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Efesiensi Dan Efektivitas.
3.    Kurangnya Kualitas SDM Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.

GRAND STRATEGI :

1.    Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Secara Inovatif dan Proporsional;
2.    Meningkatkan Kemandirian Pengelolaan Keuangan Dan Aset Darah Secara Efisien, efektif,  Transparan dan  Akuntabel.
3.    Meningkatkan Kualitas SDM Pengelola Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah.

DINAS PENDIDIKAN
VISI :
TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SERTA MEMILIKI IMAN DAN TAQWA MENUJU KABUPATEN AGROPOLITAN YANG MANDIRI, UNGGUL, DAN RELIGIUS.
MISI :
1.    Mengupayakan Pemerataan Dan Perluasan Akses Pendidikan
2.    Meningkatkan Manajemen, Mutu, Relevansi Dan Daya Saing Pendidikan.
3.    Memberdayakan Peran Serta Masyarakat Dan Peningkatan Pembinaan Kepemudaan Dan Olahraga.
4.    Meningkatkan Akuntabilitas, Pembelajaran Dan Pengamalan Ajaran Agama Di Lingkungan Pendidikan.
ISU STRATEGIS :
1.    Kurangnya Pemerataan Dan Perluasan Akses Pendidikan
2.    Kurangnya Mutu, Relevansi Dan Daya Saing Keluaran Pendidikan
3.    Kurangnya Manajemen Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pendidikan
4.    Kurangnya Kualifikasi Akademis Dan Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
5.    Kurangnya Peran Serta Masyarakat Dan Stakeholder Dalam Pembangunan Pendidikan
6.    Kurangnya Peran Serta Pemuda Dan Pembinaan Olahraga
7.    Kurangnya Kemampuan Membaca, Menulis, Memahami Dan Mengamalkan Al Qur’an Dikalangan Pelajar
GRAND STRATEGI :
1.    Meningkatkan Pemerataan Dan Perluasan Akses Pendidikan
2.    Meningkatkan Mutu, Relevansi Dan Daya Saing Keluaran Pendidikan
3.    Meningkatkan Manajemen Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pendidikan
4.    Meningkatkan  Kualifikasi Akademis Dan Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
5.    Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dan Stakeholder Dalam Pembangunan Pendidikan
6.    Meningkatkan Peran Serta Pemuda Dan Pembinaan Olahraga
7.    Meningkatkan Kemampuan Membaca, Menulis, Memahami Dan Mengamalkan Al Qur’an Dikalangan Pelajar

DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA
DAN KOMUNIKASI
VISI :
MEWUJUDKAN PROFESIONALISME PENGELOLAAN PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEBAGAI PENDUKUNG KABUPATEN AGROPOLITAN YANG MANDIRI, UNGGUL DAN RELIGIUS
MISI :
1.    Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
2.    Melakukan Pembinaan SDM Aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
3.    Mengintensifkan Dan Ekstensifikasi PAD Bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
ISU STRATEGIS :
1.    Kurang Maksimalnya Pelayanan Di Bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
2.    Kurangnya Sarana Dan Prasarana Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
3.    Kurangnya Tenaga Teknis Di Bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
4.    Belum Maksimalnya Pendapatan Asli Daerah Pada Sektor Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
GRAND STRATEGI :
1.    Meningkatkan Pelayanan Di Bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
2.    Melengkapi  Sarana Dan Prasarana Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
3.    Memberdayakan Teknis Di Bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
4.    Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Pada Sektor Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika

DINAS PERINDUSTRIAN,  PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN UKM
VISI :
TERWUJUDNYA INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH YANG MAJU DAN BERDAYA SAING TINGGI MENUJU KABUPATEN AGROPOLITAN YANG MANDIRI, UNGGUL DAN RELIGIUS.
MISI :
1.    Meningkatkan Produk Hasil Industri Pertanian Yang Berdaya Saing Tinggi
2.    Mewujudkan Fasilitas Perdagangan Yang Refresentatif Menuju Pusat Perekonomian Banua Lima.
3.    Mewujudkan Koperasi dan UKM Yang Maju Dan Berkualitas
ISU STRATEGIS :
1.    Rendahnya Nilai Tambah Produk Pertanian (Agro Industry)
2.    Rendahnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Perdagangan.
3.    Kurang Berkembang Dan Berkualitasnya Koperasi Dan UKM.
4.    Belum Terjalinnya Kemitraan Perdagangan Usaha, Koperasi Dan UKM.
GRAND STRATEGI :
1.    Meningkatkan Nilai Tambah Produk Pertanian (Agro Industry)
2.    Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Perdagangan.
3.    Meningkatkan Perkembangan Dan Kualitas Koperasi Dan UKM.
4.    Menjalin Kemitraan Perdagangan Usaha, Koperasi Dan UKM.

DINAS PERTANIAN
VISI :
TERWUJUDNYA  SENTRA AGRIBISNIS ANDALAN MENUJU  KABUPATEN AGROPOLITAN YANG MANDIRI, UNGGUL DAN RELIGIUS
MISI :
1.    Memantapkan Kemandirian Pangan Dan Penyediaan Bahan Baku Industry Pangan
2.    Meningkatkan Daya Saing Dan Nilai Tambah Produk Tanaman Pangan Dan Hortikultura Melalui Pengembangan Teknologi Ramah Lingkungan
3.    Mengembangkan Sentra Agribisnis Berbasis Agroekosistem.
4.    Menciptakan Lapangan Kerja Dan Lapangan Berusaha Di Bidang Tanaman Pangan  Hortikultura.
ISU STRATEGIS :
1.    Belum Mandiri/Miskinnya Masyarakat Yang Bekerja Pada Tanaman Pangan
2.    Rendahnya Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pertanian
3.    Rendahnya Daya Saing Produk Pertanian
4.    Kepemilikan Lahan Pertanian Yang Sempit
5.    Ledakan Tenaga Kerja  Non Pertanian Yang Masuk Ke Sektor Pertanian
GRAND STRATEGI :
1.    Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Lahan (Irigasi, Tadah Hujan, Rawa Dan Lahan Kering)
2.    Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja Pertanian
3.    Meningkatkan Daya Saing Produk Pertanian
4.    Menciptakan Diversifikasi Usaha Tani
5.    Menciptakan Peluang Kerja Di Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN
PENANGGULANGAN BENCANA
VISI :
TERWUJUDNYA KEMITRAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN BENCANA MENUJU KABUPATEN YANG AGROPOLITAN MANDIRI UNGGUL DAN RELIGIUS
MISI :
1.    Menguatkan Kelembagaan Bidang Kesejahteraan Sosial
2.    Meningkatkan Kemitraan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Penanggulangan Bencana
3.    Mengembangkan Sistem Nilai Sosial Budaya Masyarakat
ISU STRATEGIS :
1.    Kurangnya Tingkat Kemandirian Para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2.    Kurangnya Profesionalisme Dalam Pembinaan Potensi Dan Sumber  Kesejahteraan Sosial (PSKS)
3.    Kurangnya Tingkat Pengetahuan Dan Keterampilan Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial
4.    Kurangnya Kepedulian, Partisipasi Dan Pemahaman Masyarakat Serta Dunia Usaha Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana
GRAND STRATEGI :
1.    Meningkatkan Kemandirian Para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dengan Menciptakan Iklim Yang Dapat Mendorong Terjalinyan Jaringan Kerja Instansi Terkait Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial
2.    Meningkatkan Profesionalisme Pembinaan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sisoal (PSKS) Yang Berbasiskan Pada Ilmu Pengetahuan Sosial
3.    Meningkatkan Kompetensi, Integritas Dan Komitmen Sumber Daya Manusia, Dalam Arti Bahwa Setelah Mengikuti Pelatihan Dan Pembinaan Mempunyai Kemampuan Dan Keterampilan Dalam Usaha Pembangunan Kesejahteraan Sosial
4.    Meningkatkan Pemahaman Masyarakat, Kepedulian Sosial Dan Pertisipasi Aktif Masyarakat Serta Dunia Usaha Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
VISI :
TERWUJUDNYA PERTAMBANGAN DAN ENERGI YANG BERNILAI TAMBAH DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN MENUJU KABUPATEN AGROPOLITAN YANG MANDIRI, UNGGUL DAN RELIGIUS
MISI :
1.    Meningkatkan Nilai Tambah Bahan Galian/Tambang dan Energi.
2.    Regulasi Pengelolaan Pertambangan dan Energi Yang Ramah Lingkungan
ISU STRATEGIS :
1.    Masih Rendahnya Nilai Tambah Bahan Galian/Tambang
2.    Belum Adanya Diversifikasi Sumberdaya Energi Alternative Selain Bahan Bakar Minyak Dengan Menggunakan Bahan Tambang
3.    Masih Rendahnya Pengelolaan Kegiatan Pertambangan Dan Energi Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan
4.    Masih Rendahnya Budaya Tertib Hukum Dan Administrasi Pengeusahaan Pertambangan, Energi Dan Kelistrikan Serta Air Bawah
5.    Masih Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia Pengelola Regulasi Dan Usaha
6.    Masih Rendahnya Pemenuhan Listrik dan Air Bersih Pada Daerah Terpencil.
GRAND STRATEGI :
1.    Meningkatkan Nilai Tambah Bahan Galian/Tambang
2.    Membuat Diversifikasi Sumberdaya Energi Alternative Selain Bahan Bakar Minyak Dengan Menggunakan Bahan Tambang
3.    Meningkatkan Pengelolaan Kegiatan Pertambangan Dan Energi Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan
4.    Meningkatkan Budaya Tertib Hukum Dan Administrasi Pengusahaan Pertambangan, Energy Dan Kelistrikan Serta Air Bawah
5.    Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Pengelola Regulasi Dan Usaha
6.    Meningkatkan Pemenuhan Pemenuhan Listrik dan Air Bersih Pada Daerah Terpencil.

INSPEKTORAT
VISI :
MEWUJUDKAN  PENGAWASAN  INTERNAL YANG PROFESIONAL,  BERSIH DAN BERWIBAWA MENUJU KABUPATEN AGROPOLITAN YANG MANDIRI, UNGGUL DAN RELIGIUS
MISI :
1.    Menguatkan Kelembagaan Bidang Pengawasan
2.    Menciptakan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance).
ISU STRATEGIS :
1.    Rendahnya Tingkat Kompetensi Aparatur/APIP Bidang Pengawasan
2.    Lambannya Penyelesaian Tindak Lanjut
3.    Tuntutan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik (Good Governance )
GRAND STRATEGI :

1.    Peningkatan Profesionalisme Aparatur Bidang Pengawasan
2.    Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut
3.    Perwujudan Dalam Menciptakan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)

KANTOR PENGELOLA PASAR
VISI :
MENUJU PUSAT PERDAGANGAN BANUA LIMA
MISI :
1.    Meningkatkan Kondisi Pasar Yang Aman, Nyaman Dan Bersih.
2.    Meningkatkan Penerimaan Retribusi Daerah Yang Berasal Dari Pelayanan Pasar Yang Ditunjang Dengan Kondisi Pasar
ISU STRATEGIS :
1.    Rendahnya  Tarif Retribusi Groser Dan Retribusi Pelayanan Pasar
2.    Kurangnya Kesadaran Pedagang Untuk Membayar Retribusi Sewa/Groser Tepat Waktu
3.    Rendahnya Kesadaran Pedagang Kaki Lima Untuk Mematuhi Aturan Tempat Dan Waktu
GRAND STRATEGI :

1.    Peningkatan  Tarif Retribusi Grosir Dan Retribusi Pelayanan Pasar
2.    Meningkatkan Pelayanan Penerimaan Terhadap Pembayaran Reribusi Pasar Dan Groser
3.    Meningkatkan Penataan, Penertiban Dan Pembenahan Sarana Prasarana Pasar

KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU
VISI :
TERWUJUDNYA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU YANG PRIMA
MISI :
Kompetensi Dan Profesionalisme  Pelayanan Perizinan

ISU STRATEGIS :
1.    Masih Rendahnya Kompetensi Pegawai
2.    Masih Kurangnya Sarana Dan Prasarana Pelayanan Perizinan
3.    Masih Rendahnya Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan
4.    Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat Mematuhi Ketentuan Perizinan
GRAND STRATEGI :

1.    Meningkatkan Kompetensi Pegawai Yang Melayani
2.    Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
3.    Menyusun Ulang Standar Pelayanan Dan Meningkatkan Komitmen Untuk Mematuhi Standar Pelayanan
4.    Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Mematuhi Ketentuan Perizinan

KANTOR PERPUSTAKAAN, DOKUMENTASI  DAN ARSIP DAERAH
VISI :
TERWUJUDNYA PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH YANG MODERN MENUJU  KABUPATEN AGROPOLITAN YANG MANDIRI, UNGGUL DAN RELIGIUS
MISI :
1.    Pelayanan Pustaka Yang Prima
2.    Penataan Arsip Yang Profesional
ISU STRATEGIS :
1.    Kurangnya Tingkat Kemandirian Aparatur Pada Layanan Perpustakaan, Penataan Dan Penyimpanan Dokumentasi/Arsip Daerah
2.    Kurangnya Tingkat Kunjungan Dan Kepedulian Masyarakat Pada Minat Baca
GRAND STRATEGI :

1.    Meningkatnya Kemandirian Aparatur Pada Layanan Perpustakaan, Penataan Dan Penyimpanan Dokumen/Arsip Daerah
2.    Meningkatnya Sasaran Layanan Perpustakaan Keliling, Minat Baca Masyarakat

KANTOR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
VISI :
TERWUJUDNYA  PENEGAKAN  PERATURAN DAERAH MENUJU  KABUPATEN AGROPOLITAN YANG MANDIRI, UNGGUL DAN RELIGIUS
MISI :
1.    Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Dan Kerjasama Dengan Polri, TNI Serta Instansi Terkait
2.    Meningkatkan Disiplin, Loyalitas, Profesional Dalam Tugas
ISU STRATEGIS :
1.    Rendahnya Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Ketentuan Yang Berlaku
2.    Kurangnya Disiplin, Loyalitas Dan Kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
3.    Kurang Kewibawaan Satuan Polisi Pamong Praja
GRAND STRATEGI :

1.    Peningkatan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Ketentuan Yang Berlaku
2.    Meningkatkan Disiplin, Loyalitas Dan Kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Agar Dapat Menjalankan Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Kewenangan Secara Profesional
3.    Meningkatkan Kewibawaan Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Menjalin Kerjasama Yang Solid Dengan Unsur POLRI Dan TNI Serta Instansi Terkait Lainnya

KESBANGPOLLINMAS
(Kesatuan  Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat)
VISI :
TERWUJUDNYA MASYARAKAT  AGROPOLITAN YANG KONDUSIF DAN DEMOKRATIS
MISI :
1.    Menguatkan Wawasan Kebangsaan Menuju Ketahanan Nasional
2.    Mewujudkan System Perlindungan Masyarakat
ISU STRATEGIS :
5.    Masih Tingginya/Rawannya Tingkat Kriminal/Penyakit Masyarakat
6.    Rentannya Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
7.    Kurangnya Pendidikan Politik Masyarakat
8.    Rendahnya Wawasan Kebangsaan.
.
GRAND STRATEGI :

1.    Meminimalisir  Tingginya /Rawannya Tingkat Kriminal /Penyakit Masyarakat
2.    Memperkuat Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
3.    Meningkatkan Pendidikan Politik Masyarakat
4.    Meningkatkan  Wawasan Kebangsaan.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
VISI :
TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM YANG PROFESIONAL, BERINTEGRITAS, MANDIRI, TRANSPARAN DAN AKUNTABLE
MISI :
1.    Menyelenggarakan Pemilihan Umum Untuk Memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Dan Wakil Presiden Serta Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, Akuntabel, Edukatuf Dan Beradab.
2.    Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Bersih, Efesien Dan Efektif
3.    Meningkatkan Kesadaran Politik Rakyat Untuk Berpartisipasi Aktif Dalam Pemilihan Umum Demi Terwujudnya Cita-Cita Masyarakat Indonesia Yang Demokratis.
ISU STRATEGIS :
1.    Kurangnya Kualitas SDM Sekretariat KPU Akibat Lemahnya Kompetensi Personal Jabatan Teknis
2.    Kurangnya Tingkat Kualitas Pemilu Akibat Lemahnya Sistem Perencanaan Dan Pengawasan
3.    Kurangnya Tingkat Kesadaran Politik Dalam Pemilu Akibat Lemahnya Partisipasi Masyarakat
4.    Masih Rendahnya Kesadaran Politik Rakyat Untuk Berpartisipasi Aktif Dalam Pemilihan Umum
5.    Belum Terwujudnya Cita-Cita Masyarakat Indonesia Yang Demokratis.
GRAND STRATEGI :
1.    Meningkatkan Kualitas SDM Sekretariat KPU Melalui Jenjang Kompetensi Jabatan Teknis.
2.    Meningkatkan Standar Mutu Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
3.    Meningkatkan Penerapan Sisten Informasi Dan Komunikasi Pemilu Melalui Kelembagaan Dan Kemasyarakatan.
4.    Meningkatkan Kesadaran Politik Rakyat Untuk Berpartisipasi Aktif Dalam Pemilihan Umum
5.    Mewujudkan Cita-Cita Masyarakat Indonesia Yang Demokratis
SEKRETARIAT DPRD
VISI :
TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA DAN PROFESIONAL UNTUK MENDUKUNG DPRD SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DAERAH
MISI :
1.    Mengembangakan Mutu Pelayanan Prima Untuk Mewujudkan Kemandirian Dibidang Pelayanan Administrasi
2.    Meningkatkan Disiplin Kerja Dan Profesionalisme Menuju Keunggulan Yang Kompetitif Melalui Kecerdasan Dan Inovasi
3.    Menumbuhkan Nilai-Nilai Religius Dalam Tugas Pelayanan Dengan Niat Yang Tulus, Jujur Dan Ikhlas Dalam Bertugas.
ISU STRATEGIS :
1.    Kurangnya Tingkat Kemandirian Baik Mutu Maupun Kualitas Pelayanan Administrasi Kepala Dewan
2.    Kurangnya Tingkat Keunggulan Tugas Pelayanan Sebagai Akibat Belum Tersedianya Sarana Dan Prasarana Yang Memadai
3.    Kurangnya Penerapan Nilai-Nilai Religius Dalam Kesadaran Menjalankan Tugas Pekerjaan
GRAND STRATEGI :
1.    Meningkatkan Kemandirian Baik Secara Prima Dan Profesional Dibidang Tugas Pelayanan Administrasi Terhadap Dewan
2.    Meningkatkan Keunggulan Pelayanan Kompetitif Melalui Kecerdasan Dan Inovasi
3.    Meningkatkan Penerapan Nilai-Nilai Religius Dalam Pelaksanaan Tugas Sehari-Hari Melalui Niat Yang Ikhlas, Jujur Dan Tawakal

SEKRETARIAT DAERAH
VISI :
TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PRIMA, KREATIF, RESPONSIF, AKUNTABLE DAN INOVATIF MENUJU KABUPATEN AGROPOLITAN YANG MANDIRI, UNGGUL DAN RELIGIUS
MISI :
1.    Pelayanan Operasional Kebijakan Bupati Dan Wakil Bupati Yang Prima
2.    Kreasi, Akuntabilitas dan  Inovasi Menuju Kemandirian, Keunggulan Dan Semangat/Nafas Religius
3.    Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Yang Prima Terhadap SKPD, Masyarakat Dan Stake Holder Lainnya.
ISU STRATEGIS :
1.    Belum Optimalnya Pelayanan Operasional Kebijakan Bupati Dan Wakil Bupati
2.    Rendahnya Inovasi Kelembagaan Untuk Menuju Kemandirian, Keunggulan Dan Semangat/Nafas Religius
3.    Belum Optimalnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Yang Prima Terhadap SKPD, Masyarakat Dan Stake Holder Lainnya
GRAND STRATEGI :
1.    Meningkatkan Pelayanan Operasional Kebijakan Bupati Dan Wakil Bupati
2.    Meningkatkan Inovasi Kelembagaan Untuk Menuju Kemandirian, Keunggulan Dan Semangat/Nafas Religius
3.    Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Yang Prima Terhadap SKPD, Masyarakat Dan Stake Holder Lainnya


Alamat Dinas / SKPD Kab. HSS

22/03/2010
ALAMAT SKPD KABUPATEN HULU  SUNGAI SELATAN
BADAN ALAMAT
1 . BAPPEDA KAB. HSS
2 . Badan Penyuluhan & Ketahanan Pangan KAB. HSS Jalan A. Yani No. 09 Telepon/Fax 21529
3 . Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan KAB. HSS Jalan A. Yani Km 2,5 Gambah Luar Muka Kandangan Telp/Fax 051721556 Kandangan 71216
4 . BKD dan Diklat KAB. HSS Jalan Panglima Batur  No 14 Telp 0571 21146 Fax 0517 22650
KANTOR
5 . Kantor Kesbangpollinmas KAB. HSS
6 . Kantor Perpustakaan, Dokumentasi & Arsip Daerah Jalan Aluh Idut No 01 Telp/Fax 0517 21039 Kdg 71214
7 . Kantor Pengelola Pasar KAB. HSS Jalan Pangeran Antasari No 01 Telp 0517 21820 Kdg 71211
8 . Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
DINAS-DINAS
9 . Dinas LH, Takodes KAB. HSS Jalan Jend. A. Yani Km 3 No 45A Telp 0517 21544 Kandangan 71216
10 . Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keu & Aset Daerah Jalan Aluh Idut No 1 Telp/ 0517 21242-21050-22291 Fax 0517 22291 Kdg 71211
11 . Dinas Pekerjaan Umum KAB. HSS Jalan Singakarsa No 17 Telp 0517 21066 Kandangan
12 . Dinas Hutbun KAB. HSS Jalan Singakarsa No 38 Telepon 0517 21283 Fax 0517 24525
13 . Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja KAB. HSS Jalan A. Yani N0 18 Telp. 0517 21302 Kdg 71211
14 . Dinas Pertanian KAB. HSS
15 . Dinas Kebudayaan & Pariwisata KAB. HSS Jalan Jend. Sudirman No. 26 Telp. 0517 21363 Kdg 71271
16 . Dinas Perindak Kop & UKM KAB. HSS Jalan Mawar No 66 Telp 0517 21020-24169
17 . Dinas Pertambangan dan Energi KAB. HSS Jalan aluh Idut No 66 Telp/Fax 0517 21230
18 . Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika KAB. HSS Jalan Aluh Idut No 58 Telp. 0517 21037 Kandangan 71212
19 . Dinas Perikanan dan Peternakan KAB. HSS Jalan Melati Nomor 14 Telp 0517 21094 Kdg 71271
20 . Dinas Pendidikan KAB. HSS
21 . Dinas Kessos dan Penanggulangan Bencana Jalan Kamboja No 3 Telp/Fax 0517 21123
22 . Dinas Kesehatan KAB. HSS Jalan Musyawarah No 26 Telp. 0517 21497 Kdg
BAGIAN SETDA
23 . Bagian Umum Setda KAB. HSS Jalan Pangeran Antasari No 1 Telp 0517 21076 Kdg 71211
24 . Bagian Kesra Setda KAB. Jalan Pangeran Antasari No 1 Telp 0517 21076 Kdg 71211
25 . Bagian Humas Setda KAB. HSS Jalan Pangeran Antasari No 1 Telp 0517 21076 Kdg 71211
26 . Bagian Organisasi Setda  KAB. HSS Jalan Pangeran Antasari No 1 Telp 0517 21076 Kdg 71211
27 . Bagian Hukum Setda KAB. HSS Jalan Pangeran Antasari No 1 Telp 0517 21076 Kdg 71211
28 . Bagian Tapem KAB. HSS Jalan Pangeran Antasari No 1 Telp 0517 21076 Kdg 71211
29 . Bagian Ekobang Setda KAB. HSS Jalan Pangeran Antasari No 1 Telp 0517 21076 Kdg 71211
LAIN-LAIN
30 . Satpol PP KAB. HSS Jalan Pangeran Antasari No 01 Telp 0517 22578 Kdg 71211
31 . Inspektorat KAB. HSS Jalan A. Yani No. 17 Telepon/Fax 21833 Kode Pos 71211
32 . Sekretariat DPRD KAB. HSS
33 . RSUD Brigjend H. Hassan Basry Kandangan Jalan Jend. Sudirman No 29 Telp 0517 21653 Fax 0517 21866
34 . Komisi Pemilihan Umum KAB. HSS Jalan Singakarsa No 1 Telp 0517 21030, 23064, 23065, 23066
35 . PDAM KAB. HSS Jalan Kamboja No 1 RT 04 Telp 0517 21290 Fax 0517 21403
36 . PD. Sasangga Banua KAB. HSS

Perda Khatam Al-Quran kab HSS

22/03/2010

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR   21  TAHUN  2005

TENTANG

KETENTUAN KHATAM AL QUR’AN
PADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DALAM DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang    :    a.     bahwa Al Qur’an sebagai kitab suci Agama Islam yang menjadi pegangan sebagian besar penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka sebagai pemeluknya wajib untuk mempelajari dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari;
b.    bahwa dalam rangka mewujudkan Nuansa Keagamaan di Daerah ini, perlu mengatur dan menetapkan kegiatan Khatam Al Qur’an sebagai muatan lokal dan ekstra kurikuler bagi pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan dalam Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
c.    bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat    :  1.    Undang-Undang  Nomor  27  Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan  (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 1820 );
2.    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3.    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5.    Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6.     Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7.    Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8.    Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9.    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0198/4/1985 dan Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama di Sekolah/Kursus di Lingkungan Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10.    Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan    :    PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG KETENTUAN KHATAM AL QUR’AN PADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DALAM DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a.    Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
b.    Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
c.    Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
d.    DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
e.    Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
f.    Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
g.    Khatam Al Qur’an adalah berhasilnya seseorang menyelesaikan membaca Al Qur’an dengan Ilmu Tajwid dan dari Juz pertama sampai dengan Juz tiga puluh dan mampu menulis huruf Al Qur’an dengan baik dan benar;

h.    Ilmu Tajwid adalah ilmu yang diguanakan untuk mengetahui, memahami bagaimana melafazkan dan membunyikan huruf Al Qur’an dengan baik dan benar;
i.    Menulis Al Qur’an dengan benar adalah menulis huruf Al Qur’an berdasarkan kaidah penulisan Al Qur’an yang benar;
j.    Sekolah adalah semua jenjang pendidikan formal yang di bawah pembinaan Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama yang meliputi SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK di dalam Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
k.    Penyelenggara pendidikan adalah orang atau badan yang melaksanakan kegiatan pendidikan;
l.    Kurikulum adalah kurikulum pendidikan untuk muatan lokal dan ekstra kurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
m.    Pembinaan adalah kegiatan pembinaan, penyelenggara pendidikan baca tulis Al Qur’an dengan Guru Agama Islam / Guru khusus pada tiap sekolah;
n.    Sertifikat / sahadah adalah Surat Tanda Khatam Al Qur’an (STKhQ) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk untuk itu diberikan terhadap prestasi baca tulis Al Qur’an berdasarkan jenjang pendidikan setelah lulus ujian Khatam     Al Qur’an yang diselenggarakan oleh sekolah;
o.    Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, dengan tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan;
p.    Peserta didik adalah anggota masyarakat yang ingin mengembangkan potensi diri bagi yang beragama Islam melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II
KETENTUAN KHATAM AL QUR’AN

Pasal 2

Ketentuan khatam Al Qur’an dilaksanakan dengan berasaskan Islam. Iman dan Taqwa, Transparasi dan Kepastian hukum serta akuntabilitas sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 3

Khatam Al Qur’an bertujuan agar setiap peserta didik dapat membaca dengan fasih, menulis, memahami dan menghayati serta mengamalkan isi kandungan Al Qur’an.

BAB III
KURIKULUM

Pasal 4

(1)    Materi kurikulum khatam Al Qur’an diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(2)    Metode, teknis dan strategi pembelajaran Al Qur’an disesuaikan dengan program pendidikan dasar dan Menengah.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN
KHATAM AL QUR’AN

Pasal 5

(1)    Setiap sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah wajib melaksanakan materi kurikulum Khatam Al Qur’an terhadap setiap peserta didik yang beragama Islam
(2)    Setiap peserta didik yang akan menyelesaikan pendidikannya pada suatu jenjang pendidikan diwajibkan Khatam Al Qur’an.
(3)    Peserta didik yang wajib Khatam Al Qur’an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mereka yang beragama Islam;
(4)    Bagi peserta didik yang Khatam Al Qur’an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sertifikat sebagai tanda pengakuan dan bukti terhadap prestasi baca Al Qur’an.

Pasal 6

Pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilakukan melalui evaluasi dengan ujian syafahi dan tahriri (ujian lisan dan tertulis).

Pasal 7

(1)    Kegiatan pendidikan Khatam Al Qur’an di sekolah merupakan tanggung jawab Kepala Sekolah yang dibantu Guru Agama Islam dan guru bidang study lainnya yang beragama Islam.
(2)    Dalam hal tidak mempunyai guru agama Islam atau guru bidang study yang beragama Islam dapat meminta bantuan kepada lembaga pembinaan Al Qur’an yang diakui oleh Masyarakat.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)    Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Khatam Al Qur’an pada pendidikan Dasar dan Menengah adalah Dinas Pendidikan.
(2)    Pembinaan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
(3)    Dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan kegiatan Khatam Al Qur’an, dapat dibentuk Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

Bagi penyelenggara pendidikan pada setiap sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) akan dikenakan sanksi administrasi yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(1)    Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
(2)    Peraturan Daerah ini mulai berlaku satu tahun sejak tanggal pengundangannya.

Agar semua orang mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di  Kandangan
pada tanggal   6  Desember  2005

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI’I
Diundangkan di Kandangan
pada tanggal    13  Desember  2005

SEKRETARIS  DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ABDULLAH ARAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2005    NOMOR  35        SERI  E      NOMOR  SERI  6

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR   21    TAHUN  2005

TENTANG

KETENTUAN KHATAM AL QUR’AN
PADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DALAM DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I.     PENJELASAN UMUM.

Salah satu tugas Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah memberikan kewenangan pada Daerah Kabupaten dan Kota mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan termasuk di bidang Pendidikan. Pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dimaksud didasarkan kepada asas desentralisasi yang merupakan wujud dari pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab.
Sesuai dengan kewenangan  di bidang pendidikan tersebut,  Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mempunyai Lambang Daerah sebuah mesjid pada hakekatnya mencerminkan masyarakat yang relegius,  untuk itu diperlukan suatu pendidikan agama yang merupakan bagian integral dari suatu pendidikan nasional. Pendidikan baca tulis Al Qur’an yang merupakan bagian dari pendidikan agama dan kemampuan mengkhatam Al Qur’an bagi peserta didik dipandang perlu untuk lebih ditingkatkan terutama pada tingkat pendidikan dasar dan menengah di setiap sekolah dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Ketentuan Khatam Al Qur’an pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada setiap peserta didik yang beragama Islam untuk belajar membaca dan menulis Al Qur’an secara baik dan benar, juga bertujuan agar setiap peserta didik dapat membaca dengan fasih, menulis, memahami dan menghayati isi kandungan Al Qur’an.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Khatam Al Qur’an yang dimaksudkan di sini adalah untuk memiliki kemampuan baca Al Qur’an sesuai jenjang pendidikan :
a.    Bagi peserta didik yang akan menyelesaikan pendidikan tingkat SD / MI diwajibkan memiliki kemampuan membaca menulis Al Qur’an dan Khatam Al Qur’an serta hafal minimal 6 (enam) surah pendek;
b.     Bagi peserta didik yang akan menyelesaikan pendidikan tingkat SMP / MTs diwajibkan memiliki kemampuan membaca menulis Al Qur’an dan Khatam Al Qur’an serta hafal minimal 12 (dua belas) surah pendek;
c.     Bagi peserta didik yang akan menyelesaikan pendidikan tingkat SMA / MA diwajibkan memiliki kemampuan membaca menulis Al Qur’an dan Khatam Al Qur’an serta hafal minimal 18 (delapan belas) surah pendek;

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Unsur-unsur keanggotaan Tim dapat terdiri :
–    Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam;
–    Tokoh Ulama;
–    Dinas / Instansi terkait, antara lain : Dinas Pendidikan, Kantor Departemen Agama;
–    Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
–    Organisasi yang bergerak dalam pembinaan / usaha pendidikan baca tulis Al Qur’an;
–    Lembaga Pengembangan TK/TPA BKPRMI;
–    Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ).

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR… 75


Strategi Pengimplentasian VoIP bagi Perusahaan.

22/03/2010

Setiap perusahaan tentu berusaha melakukan berbagai efisiensi. Apalagi dunia teknologi informasi dan komunikasi yang masih mahal implementasinya. Penghematan pulsa telepon merupakan isu paling besar bagi banyak orang, termasuk perusahaan. Tulisan ini akan membahas secara singkat beberapa strategi yang perlu di ambil untuk mengimplementasikan VoIP di perusahaan anda.

Prasyarat utama yang harus di penuhi sebelum implementasi VoIP dapat di operasikan dengan baik, yaitu, (1) anda mempunyai sambungan ke Internet, dan atau (2) mempunyai sambungan langsung ke provider VoIP / operator telekomunikasi secara langsung. Pilihan pertama menggunakan Internet publik biasanya dilakukan jika anda menginginkan untuk mengakses Internet sekaligus dengan VoIP. Sementara pilihan ke dua dilakukan jika anda ingin melakukan banyak hubungan komunikasi VoIP dengan baik dengan operator telekomunikasi di Indonesia.

Pada hari ini sebetulnya pilihan ke dua-nya mulai membaur, yang penting kita jaga adalah bandwidth sambungan yang kita miliki mencukupi untuk pembicaraan telepon. VoIP menurut teori-nya memang dapat menyalurkan suara dengan bandwidth sangat kecil sampai kurang dari 6-7Kbps, tapi suara yang dihasilkan biasanya tidak terlalu baik. Di lapangan, kita biasanya mengoperasikan VoIP menggunakan kompresi G.729 yang akan mengambil bandwith sekitar 30-an Kbps per call yang dibuat. Jadi jika anda menggunakan ADSL yang umumnya mempunyai upstream 64Kbps anda hanya bisa menggunakannya untuk sekitar 2 call saja. Dengan menggunakan ADSL kita harus pandai mengatur bandwidth dan menshare dengan aplikasi Internet lainnya.

Memang ada beberapa provider broadband VoIP yang dapat digunakan untuk call ke PSTN atau selular, terutama di luar negeri, seperti VoIP Discount http://www.voipdiscount.com, tapi tetap terbatas call anda pada 2 call sekaligus.

Bagi anda yang ingin lebih serius untuk menyambungkan diri ke jaringan PSTN, teknik yang di sarankan adalah mengkaitkan diri melalui solusi-solusi corporate / business yang diberikan oleh operator telekomunikasi. Dalam solusi tersebut biasanya bandwidth yang diberikan cukup lebar dan dapat masuk langsung ke sentral telepon operator tersebut. Salah satu contoh operator telekomunikasi di Indonesia yang saya tahu memberikan servis demikian adalah XL.

Pertanyaan mendasarnya, persiapan apakah yang perlu kita lakukan di sisi pelanggan? Bagi anda yang mau terima jadi, tentu saja dapat saja menyerahkan semua jenis instalasi di subkan ke operator. Bagi anda yang cukup berani untuk mengutak atik teknologi, sebetulnya teknologi VoIP pada hari ini tidak terlalu sulit untuk dioperasikan. Kita yang berada di lapangan memang di berikan dua (2) pilihan teknologi VoIP, yaitu, teknologi berbasis H.323 dan teknologi berbasis SIP. Pada ke dua-nya cukup banyak software sentral telepon VoIP yang dapat di ambil secara gratis & open source di Internet.

Kita yang berada di lapangan pada hari ini lebih suka menggunakan peralatan yang berbasis SIP karena semakin hari semakin banyak yang menggunakan SIP dan harga peralatannya juga semakin murah. Softswitch yang biasa kita gunakan biasanya menggunakan Asterisk yang di ambil dari http://www.asterisk.org. Softswitch sebetulnya sentral telepon yang dapat di operasikan di komputer biasa. Sementara telepon yang paling sederhana berupa softphone di PC atau di PDA, yang cukup baik adalah x-lite dan SJPhone yang bisa di ambil gratis di Internet.

Sebagian besar sentral telepon di sisi operator telekomunikasi yang berbasis IP biasanya dapat berbicara dalam beberapa jenis protocol seperti MGCP, SIP dan H.323. Sementara softswitch di sisi pelanggan yang gratisan umumnya berbicara dengan protocol SIP & H.323. Pada hari ini protocol SIP lebih menjadi pilihan utama di bandingkan protocol lainnnya.

Tidak terlalu sukar untuk menginstalasi softswitch seperti asterisk di komputer pelanggan dan menjadikannya sentral telepon yang perlu di diskusikan adalah interkoneksi softswitch ke sentral telepon milik operator telekomunikasi. Informasi yang dibutuhkan agar interkoneksi dapat dilakukan adalah username, passsword dan server / softswitch yang di sisi operator. Dengan memasukan informasi authentikasi tersebut ke konfigurasi softswitch asterisk, maka kita dapat dengan mudah me-register softswitch yang kita gunakan ke sentral telepon operator telekomunikasi.

Dengan tersambungnya softswitch ke sentral telepon operator telekomunkasi maka pembicaraan atau call VoIP dapat dilakuan dari internal corporate ke jaringan milik operator. Tergantung perjanjian yang dilakukan, kita sebetulnya dapat juga menerima call dari jaringan PSTN & selular ke VoIP. Untuk dapat menerima call langsung dari PSTN & selular maka operator akan mengalokasikan nomor telepon yang di kenali oleh Telkom dll untuk sambungan VoIP yang kita gunakan. Regulasi di Indonesia yang membuat hal ini menjadi riskan.

Di sisi pelanggan / corporate biasanya sangat ingin mengkaitkan VoIP ke telepon extension yang ada di kantor. Untuk mengkaitkan VoIP ke telepon biasa, kita membutuhkan alat yang di dunia SIP biasa di sebut Analog Telephon Adaptar (ATA); sementara di dunia H.323 biasanya di sebut Internet Telephony Gateway (ITG). Dengan menggunakan ATA atau ITG, kita dapat mengkaitkan VoIP ke PABX yang sudah ada di kantor yang kita gunakan. Memang kita mungkin perlu memprogram PABX agar call ke luar dilalukan ke ATA dan tidak ke saluran telkom biasa.